Covid-19: Instruksi Mendagri soal penegakan adat kesehatan disebut reaksioner dan politis, Kemendagri: 'Itu hasil evaluasi pilkada serentak'
News

Covid-19: Instruksi Mendagri soal penegakan adat kesehatan disebut reaksioner dan politis, Kemendagri: ‘Itu hasil evaluasi pilkada serentak’

Instruksi Menteri Dalam Kampung tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19 disebut reaksioner & politis karena dikeluarkan setelah kejadian kerumunan pada kegiatan pemimpin FPI, Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata pengamat politik.

“Itu kan setelah ada peristiwa, hangat regulasi baru dibuat. Nah itu persis juga dalam kerumunan Rizieq Shihab. Menunggu peristiwa dulu mutakhir ada regulasi yang cukup erat, ” ujar pengamat politik, Hurriyah.

Tapi Kemendagri membantah sangkaan itu dan menyebut Instruksi Mendagri dimaksudkan untuk mempersiapkan penyelenggaran Pilkada Serentak yang aman dari penularan Covid-19.

Pemerintah induk menekankan perilaku menjaga jarak ketimbang mengatur batasan berkerumun untuk menekan pandemi.

Instruksi Menteri Dalam Jati Nomor 6 Tahun 2020 dengan diterbitkan pada Rabu (18/11) lalu, disebut Juru Bicara Kementerian Di dalam Negeri, Benny Irwan, merupakan buatan analisis dan evaluasi rutin dengan dilakukan Mendagri, Tito Karnavian, bersama kementerian dan lembaga lain pada hal penyelenggaran Pilkada Serentak.

Sejak hasil evaluasi rutin itulah, Mendagri ingin penyelenggaran Pilkada 9 Desember nanti berlangsung sesuai harapan, tidak terjadi klaster penularan baru penularan Covid-19.

“Evaluasi itu kita kerjakan sejak September dan terus [menerus dilakukan]. Karena kita ingin melestarikan persiapan penyelenggaran Pilkada sesuai tumpuan yang sudah kita jalankan, ” ujar Benny Irwan kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (19/11).

“Jadi tersebut bukan karena itu [Rizieq Shihab]. Evaluasi dan analisis itu sungguh rutin, ” tegasnya.

Benny meminta, aturan dan imbauan yang dikeluarkan mantan Kapolri itu menyangkut pilkada dan Covid-19 sudah banyak.

Pertama yang ditujukan kepada kepala daerah agar membuat perda penanggulangan Covid-19.

Karena itu ia menangkis prediksi yang menyebut Instruksi Mendagri politis.

Apa isi Instruksi Mendagri?

Sehari sebelum Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Pemimpin Joko Widodo menggelar rapat terpatok pada Senin (16/11).

Presiden meminta Mendagri agar menegur kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

“Pada Mendagri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, tumenggung, dan wali kota untuk mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun, ” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Senin (17/11).

Kemudian pada Rabu (18/11), Instruksi Mendagri itu terbit.

Ada enam poin di dalamnya. Arahan agar kepala daerah konsisten melayani protokol kesehatan di daerah per dan melakukan langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19.

Kemudian meminta besar daerah menjadi teladan bagi asosiasi dalam mematuhi protokol kesehatan. Tercatat tidak ikut dalam kerumunan dengan berpotensi melanggar.

Lalu pada poin keempat, menyimpan sejumlah penjelasan dari UU Cetakan 23 Tahun 2014 tentang Tadbir Daerah mengenai kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.

Ada delapan tanda bagi pemerintah pusat menjatuhkan hukuman di antaranya tidak dapat mematuhi tugas secara berkelanjutan, melanggar sumpah/janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, serta tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah atas seluruh ketentuan perundang-undangan.

Pokok kelima menyebutkan, “berdasarkan instruksi poin empat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pemberhentian”.

Seperti apa respons besar daerah?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan masih harus mempelajari Komando Mendagri itu. Sepanjang pengetahuannya, hukuman pemberhentian bisa dilakukan jika ada “perilaku tercela yang melanggar hukum”.

“Besok Jumat (20/11) akan saya telaah. Contoh demo, itu kerumunan. Masak pada setiap ada demo terus kepala wilayah yang harus bertanggung jawab secara teknis? ” kata Emil pada wartawan di Gedung Sate, Kamis (19/11).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Daksina, Nurdin Abdullah, minta agar Petunjuk itu tidak dibesar-besarkan.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Saya kira menerjemahkan Petunjuk Mendagri juga secara arif dan bijaksana. Makanya pengambilan keputusan di dalam menghukum orang harus melihat metode dari awal hingga akhir, ” kata Nurdin Abdullah kepada wartawan, Kamis (19/11).

Instruksi Mendagri sangat politis

Pengamat kebijakan dari Universitas Indonesia, Hurriyah, menyuarakan Instruksi Mendagri itu reaksioner. Dia merujuk hal tersebut pada perilaku pemerintah “yang tidak berubah pada merespon situasi yang terjadi zaman pandemi Covid-19”.

Ia mencontohkan kejadian masa pendaftaran calon kepala daerah September lalu.

“Itu kan setelah tersedia peristiwa, baru regulasi baru dibuat. Nah ini persis juga dalam kerumunan Rizieq Shihab. Menunggu perihal dulu baru ada regulasi dengan cukup ketat, ” ujar Hurriyah kepada BBC Indonesia.

“Jadi dari kausa ada kecenderungan pemerintah tidak menanggapi aspek preventif, ” sambungnya.

Nuansa strategis pun, katanya sangat terasa sebab ada perbedaan sikap dalam menanamkan protokol kesehatan sedari awal.

“Jadi sulit untuk kita melihat situasi ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah untuk betul-betul menegakan protokol pandemi. Karena preseden sebelumnya memperlihatkan regulasi membuka ruang terjadinya kerumunan. Kala diatur, kebetulan peristiwanya Rizieq Shihab lalu bahkan ada ancaman pemberhentian kepala daerah, akhirnya muncul persepsi ini sangat politis. ”

Agar peristiwa serupa tidak terulang dan dianggap tidak tebang pilih, pemerintah diminta membuat aturan tegas tentang batasan berkerumun, kata Hurriyah.

“Definisi kerumunan tidak tegas dari pemerintah. Melarang kelompok tapi tidak ada batasan. ”

Seperti apa aturan kerumunan?

Aturan tentang kerumunan di tengah pandemi Covid-19 dikenal beberapa kalangan tidak jelas dan tebang pilih.

Staf ahli Menteri Kesehatan tubuh, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah tengah tidak mengatur pembatasan berkerumun tetapi menekankan pada perilaku menjaga renggang.

“Prinsipnya menjaga jarak, paling tidak lebih dari 1, 5 meter. Nanti kan ketemu jumlah dari kapasitas ruang, ” imbuh Achmad Yurianto kepada BBC Indonesia.

“Jadi tidak masalah di luar atau di ruangan. Katakan ada ruangan kapasitas 50 orang, terus mereka berhimpun semua, ya enggak boleh selalu kan? ” sambungnya.

Dalam kasus di Petamburan, Jakarta Pusat, yang dipersoalkan menurutnya, adalah ketidakpatuhan orang mengelola jarak ketimbang jumlah orang.

“Yang kemarin apakah menjaga jarak? Kan enggak. Jadi maknai basis 3M pada menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Bukan bicara berapa luasnya. ”

Sementara itu, teknis tentang daya jumlah orang dalam satu kawasan baik di dalam maupun asing ruangan diatur oleh kepala wilayah. Sebab pemda yang mengetahui daya ruang itu, kata Yuri.

Dalam DKI Jakarta, aturan berkerumun diatur dalam Peraturan Gubernur.

Di luar rumah, masyarakat diimbau menjaga jarak tenteram 1-2 meter antar orang.

Untuk kafetaria, restoran, salon, dan kegiatan indoor pengelola harus mengatur jarak antarmeja serta kursi minimal 1, 5 meter.

Kemudian, pusat kebugaran dan fasilitas olahraga indoor atau outdoor , jarak antarorang dan antaralat minimal dua meter.

Sedangkan untuk wisata & olahraga air jarak antarwahana minimal satu meter.

Adapun jenis tempat daya yang harus membatasi kapasitas tamu dan pegawai maksimal 50% merupakan pasar, mal, restoran, kafe, warung makan, salon, museum, galeri lembut, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga indoor .

Jenis daya yang harus membatasi kapasitas tamu dan pegawai maksimal 25% merupakan taman rekreasi atau pariwisata, induk kebugaran, bioskop, seminar, akad perikatan, pemberkatan, dan upacara pernikahan outdoor .