Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait 'pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI
News

Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Hebat untuk mengklarifikasi terkait kerumunan kawula di markas Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan tubuh Covid-19.

Anies Baswedan tiba dalam Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari itu, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda, ” sebutan Anies Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya terima kemarin (Senin) 16 November, pukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan terkait kerumunan massa pada beberapa rencana yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan aturan kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengucapkan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu berlaku tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud MD juga mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait rancangan Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara kegiatan itu mematuhi protokol kesehatan.

Pada Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak bahana siapapun yang melanggar protokol kesehatan tubuh Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas masukan Komite penanganan Covid-19 dan perbaikan ekonomi nasional di Istana Lepas, Senin.

Pernyataan Presiden dan Mahfud itu muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terpaut pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan ini membicarakan pemerintah dianggap bersikap tebang seleksi, utamanya saat menyikapi beberapa urusan keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Itu menganggap pemerintah terkesan membiarkan pengingkaran protokol kesehatan melalui aktivitas kelompok massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, rancangan penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta acara keramaian mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersuara “basa-basi” saat memberikan denda kepada Rizieq Shihab karena telah mengenai protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa Negeri Provinsi DKI Jakarta “serius” di menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi kompensasi. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita ini akan terus dilengkapi.