Prabowo akan bertemu pejabat AS di Pentagon, kelompok hak asasi penolakan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM
News

Prabowo akan bertemu pejabat AS di Pentagon, kelompok hak asasi penolakan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat di Washington, Amerika Serikat, Kamis (15/10), dalam kunjungan yang dikritik tujuh organisasi HAM karena apa yang mereka sebut dugaan keterlibatan langsung dalam pengingkaran hak asasi manusia.

Prabowo bertandang ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper & dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri.

Juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro, mengatakan “Pak Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk membicarakan hubungan dan kerja sama militer antara kedua negara. ”

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (16/10).

Zaenal Muttaqin, Sekretaris Jenderal, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI – organisasi yang ikut menandatangani surat ke Menteri Luar Kampung Mike Pompeo agar visa tidak diberikan kepada Prabowo – mengutarakan kecewa karena langkah AS ini disebutnya memperkuat impunitas.

“Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga di Timor Leste. Bagi kami ini akan jadi ikutan bagi pelaku pelanggaran HAM mengandung di Indonesia untuk semakin manasuka, semakin leluasa, semakin kokoh impunitas, bebas dari pengadilan, bebas dari penyelesaian secara hukum untuk menutup hak atas kebenaran, keadilan serta pemulihan bagi keluarga korban, ” kata Zaenal kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo di dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran PEDOMAN. Larangan ini diterapkan di lembah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran sah asasi di sejumlah tempat tercatat dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika bermaksud menghadiri wisuda putranya.

Prabowo yang sudah menjabat komandan jenderal Kopassus di dalam ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan aktivis dan mahasiswa prodemokrasi.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Prabowo menyanggah keterlibatannya dalam pelanggaran HAM,

Menjawab kritikan kelompok hak asasi manusia itu, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan “Amnesty International [dan organisasi lain] memiliki hak mengungkapkan prinsip mereka dan itu kami mengindahkan. Kami juga menghargai Amerika Konsorsium dalam peranannya mempertahankan perdamaian serta stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. ”

“Kunjungan Menteri Prabowo ke Washington DC, yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana tentara kedua negara dapat bekerja sama di masa depan dan menjamin kepentingan bersama dilindungi, ” sirih Irawan lagi kepada BBC News Indonesia.

Seorang pejabat tinggi kementerian pertahanan Amerika membela keputusan menyambut Prabowo di Pentagon.

“Prabowo diangkat sebagai gajah pertahanan oleh presiden terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia, ” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya kepada pejabat berita Reuters.

“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai pacar, ” tambah pejabat tersebut.

Dalam anjangsana ini, Prabowo dijadwalkan akan membincangkan kemungkinan pembelian pesawat tempur, metode yang juga ingin dijajagi dengan Rusia.

Amnesty International dan enam kelompok HAM lain, termasuk IKOHI, mengecam keputusan kementerian pertahanan yang memberikan visa kepada Prabowo.

“Prabowo Subianto merupakan mantan jenderal yang dilarang [masuk AS] sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi manusia, ” introduksi kelompok-kelompok HAM itu dalam tulisan kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Bencana PEDOMAN bagi Indonesia

“Keputusan Kementerian Luar Daerah baru-baru ini untuk mencabut larangan terhadap Prabowo Subianto adalah langkah mendadak dan bertolak belakang dengan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, ” kata kelompok itu lagi.

Kelompok PEDOMAN itu menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai “bencana bagi benar asasi manusia di Indonesia. ”

Senator Patrick Leahy, salah satu penyusun undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada militer asing yang dianggap menentang HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump dengan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negeri ini. ”

“Dengan memberikan visa pada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden & menteri luar negeri kembali menunjukkan bahwa bagi mereka “hukum & ketertiban” adalah slogan kosong dengan tidak mengindahkan pentingnya keadilan, ” kata Leahy kepada Reuters.

Sementara Zaenal dari IKOHI mengatakan tuntutan organisasinya adalah tetap agar “AS terus melanjutkan kebijakan Leahy yang melarang siapapun pelanggar HAM masuk AS. Hal ini sebagai upaya ana untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah hukum atas kejahatan HAM berat di masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum. ”

Ia juga mengatakan mengharapkan agar AS menekan Indonesia menyelesaikan masalah HAM yang belum selesai.

“Tuntutan kami ke pemerintah AS juga sebenarnya untuk menekan Pemimpin Jokowi terhadap janjinya kepada puak korban penculikan 1997-1998 yang bakal menyelesaikan dan mengembalikan 13 orang yang masih hilang, ” sirih Zaenal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, penguasa Amerika Serikat diperkirakan akan balik memperingatkan Indonesia untuk tidak melangsungkan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia,

Pembelian pesawat tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang mengawasi musuh Amerika menggunakan sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan departemen pertahanan dari berbagai negara, ” kata pejabat AS kepada Reuters.

Tujuh kelompok HAM yang menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Pampeo juga mempertanyakan apakah visa dengan diberikan kepada Prabowo memberikannya kekebalan di AS.

Bila Prabowo tidak mendapatkan kekebalan, AS wajib menganalisis apakah ia terlibat dalam penyiksaan dan ada kemungkinan dia diadili dan diekstradisi, kata kelompok HAM itu.

“Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi apakah visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak mencakup wujud imunitas apapupun terhadapnya dan buat menjamin bila ia tiba dalam AS, dia diselidiki. Bila ada cukup bukti, ia diadili arah dugaan kejahatan yang dilakukan bersandarkan hukum internasional, ” kata ikatan itu dalam suratnya.