Kandungan Omnibus Law: Dokumen final UNDANG-UNDANG Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan 'masuknya perkara selundupan'
News

Kandungan Omnibus Law: Dokumen final UNDANG-UNDANG Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya perkara selundupan’

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera menggelar kepada publik dokumen final Peraturan Omnibus Law Cipta Kerja dengan telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara mengecap sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menanggapi desakan itu, beberapa anggota Awak Legislatif dan seorang wakil kepala DPR saling melempar tanggung pikiran.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan penjelasan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para-para Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun & membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Pokok sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal kalau merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Aturan DPR, salinan dokumen akhir dengan telah disetujui harus diterima sebab setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

“Harusnya di tahapan persetujuan, telah selesai itu barang. Tidak dapat diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Tersebut kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan fasilitas masyarakat mendapatkan dokumen sangat istimewa karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas muatan undang-undang.

“Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di lengah DPR akan terulang kembali urusan masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya itu merujuk pada tiga kasus, yakni adanya pasal tentang kretek dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan pada tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Lalu perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO jumlah pasal yang disetujui 315, masa keluar jadi 320 pasal. Tersedia tambahan lima pasal. ”

“Di UNDANG-UNDANG KPK yang baru, ada urusan tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di arah huruf tertulis 40, tapi dalam angka tertulis 50. Kita pikiran waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tidak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada peraturan kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen selalu diberikan ketika diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Karena itulah, ia mendesak DPR dan pemerintah membuka dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan undang-undang kepada presiden untuk di-undangkan, hanya urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kecacatan ketik atau redaksional, tidak bisa diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR telah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Kesamarataan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tak bisa memastikan kapan dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja bisa diakses publik.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat bahan jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Membikin Kerja, Bukhori mengatakan semestinya jiplakan undang-undang itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam rapat persetujuan tingkat I.

Karena pada rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya dan ditandatangani oleh tiap-tiap anggota yang hadir untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Lengkap DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi mutasi di paripurna baru akan ada perbaikan, ” imbuh Bukhori pada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang terang sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori menyuarakan ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1. 000 halaman itu.

“Ini kan bukan urusan yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal bani. Makanya kita ingatkan sejak depan, supaya lebih hati-hati dan tak tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan rencana itu dapat diakses pada pokok pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia bertanya kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Legislasi.

“Itu porsi itu yang di Baleg, ” logat Aziz Syamsuddin kepada BBC melalaikan pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Spesialis Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar penuh.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UU Cipta Kerja karena mengatur keinginan hidup orang banyak’

Kendati salinan simpulan belum diperoleh, draf Undang-Undang Membuat Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah beredar di masyarakat. Hanya sekadar, dokumen itu disebut beberapa bagian Baleg DPR bukanlah versi final.

Pemimpin Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang bersirkulasi di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja harus dibuka kepada publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup massa.

“Jelas sangat penting diakses publik, karena undang-undang itu mengatur hajat tumbuh orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang pembicaraan ke masyarakat luas, ” perkataan Cecep Suryadi kepada BBC News Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui barang apa substansi yang di kandung dalam undang-undang itu. ”

Ia juga membaca, partisipasi masyarakat dalam pembentukan sejenis undang-undang diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari informasi yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Membuat Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang dalam dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, mematok administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini kendati mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak dunia demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.