Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: 'Tindak tegas pelaku dan aktor intelektual aksi anarkis yang berbentuk kriminal'
News

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan aktor intelektual aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud pada jumpa pers Kamis (08/10) suangi, menyatakan akan menindak tegas apa yang disebutnya sebagai aktor sastrawan dan pelaku aksi-aksi anarkis serta berbentuk kriminal yang menolak UU Cipta Kerja.

Hal tersebut dinyatakan Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk menikmati menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kekacauan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi gajah dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi kalimat tersebut, dengan menambahkan “melakukan proses hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan bintang film intelektual yang menunggangi” atas ulah anarkis yang sudah berbentuk kegiatan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melaksanakan proses hukum terhadap semua karakter dan aktor yang menunggangi arah aksi-aksi anarkis yang sudah maujud tindakan kriminal, ” katanya.

Pada bagian awal jumpa persnya, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang umum berunjuk rasa asal “tertib dan tidak melanggar hukum”.

Dia juga mengucapkan “ketidakpuasan atas UU tersebut, mampu ditempuh dengan cara yang sebati dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya di proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan terhadap UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian dengan singkat membantah tudingan tidak benar terhadap pasal-pasal dalam undang-undang itu.