RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati di tengah ancaman demo buruh, "Ini akan bermanfaat besar", kata pemerintah
News

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disepakati di tengah ancaman demo buruh, “Ini akan bermanfaat besar”, kata pemerintah

Pemerintah dan DPR sudah menyepakati pembahasan RUU Cipta Kegiatan dan akan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan dalam pekan depan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini RUU itu akan bermanfaat besar dalam memajukan pemulihan ekonomi nasional serta mendatangkan Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, ” serupa itu kata Airlangga dalam pernyataan terekam.

Tetapi sejumlah penolakan masih terjadi. Selain ancaman mogok massal kelompok buruh, dua fraksi di DPR, Demokrat dan PKS menolak RUU yang dulu dikenal sebagai Omnibus Law itu.

Demokrat menyatakan RUU Membangun Kerja ‘cacat substansi dan prosedur’. Dalam surat pandangan fraksi dengan ditandatangani Edhie Baskoro Yudhoyono tersebut, Demokrat menjelaskan, “Kami menilai penuh hal yang masih harus dibahas kembali dengan lebih mendalam serta komprehensif agar RUU Citaker tidak berat sebelah. ”

Sebelum RUU disepakati, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam buruh akan menggelar aksi mogok nasional jelang rapat paripurna DPR 8 Oktober.

Pembahasan RUU Membangun Kerja sedari awal telah menanggung kontroversi. Pada bulan-bulan sebelum ini, aksi menolak RUU yang zaman dikenal sebagai Omnibus Law tetap disuarakan oleh kelompok mahasiswa, LSM, dan pegiat buruh.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pula sempat meminta agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan peraturan itu karena dianggap merugikan pekerja.

Tetapi pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung. Berikut pro kontra dengan mewarnai pembahasan RUU tersebut.

Pada sebuah sidang di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mencagarkan pembahasan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus] atau awal bulan depan [September]”.

“Mudah-mudah jadi akhir bulan ini atau paling lambat barangkali awal bulan depan, ” prawacana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar di Universitas Nusantara, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta biar sebagian masyarakat yang masih menumpukan RUU untuk “mendukungnya”.

Investasi yang mau ditanamkan di Indonesia, demikian taat Luhut, harus memenuhi syarat dengan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Jarang lain, investasi itu harus memakai teknologi ramah lingkungan, menyerap gaya kerja lokal, serta memberikan ukuran tambah.

Luhut kembali menekankan bahwa RUU Cipta Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, syarat penanaman modal, dan aturan-aturan lainnya jadi investasi akan terdorong masuk ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa gelar demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menentang RUU Omnibus Law disuarakan sebab sekelompok mahasiswa, LSM dan pegiat buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, dengan berunjuk menemui pada pertengahan Agustus.

Di Yogyakarta, sekelompok orang yang terdiri dari mahasiswa, pegiat LSM dan buruh, menyelenggarakan aksi lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08).

Tergabung dalam Koalisi Rakyat Bergerak (ARB), mereka menjadikan aksi jalan kaki dari putaran UGM menuju pertigaan Gejayan, semacam dilaporkan wartawan di Yogyakarta dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara, Furqon Ulya.

Sambil berorasi, mereka mendatangkan poster dan spanduk berisi syarat menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

“DPR menyalahi suara. Di masa reses, mereka melanjutkan membahas RUU ini. Makanya, beta turun ke jalan kembali, ” kata Lusi, humas ARB.

“Kami mau terus turun ke jalan, datang pembahasan Omnibus Law di DPR dibatalkan, ” tambah Revo, motor ARB lainnya.

Mereka juga mempertanyakan permintaan DPR yang mengaku sudah melibatkan perwakilan serikat buruh dalam pembahasan draf rancangan aturan itu.

“Tapi mereka tidak mewakili aspirasi ahli buruh, petani, atau mahasiswa, ” tambah Revo.

Adapun para pegiat buruh pada bulan Agustus juga menyampaikan penolakan mereka terhadap beberapa rancangan pasal yang dianggap akan menyusahkan mereka.

Mereka menilai, RUU tersebut dapat menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi kelompok pekerja dan Indonesia secara umum, kata pegiat buruh.

Di tengah penolakan seperti itu, pemerintah & DPR terus membahas pasal-pasal di dalam rancangan aturan tersebut.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja serta mengklaim aturan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja untuk membahas pasal-pasal yang disebut mudarat buruh.

Merespons situasi itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Pribadi Ahmad Taufan Damanik meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Alasannya, draf rancangan peraturan tersebut menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga menilai pembahasan RUU itu “tergesa-gesa”.

“Dan hanya memberikan ruang partisipasi yang sangat kecil kawasan partisipasi bagi kelompok buruh, ” katanya, Kamis (13/08).

“Setelah awak kaji baik-baik, kami merekomendasikan pada presiden RI dan DPR biar tak melanjutkan pembahasan RUU membentuk kerja atau omnibus law di dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan PEDOMAN bagi seluruh rakyat indonesia.

“Juga untuk mencegah terjadinya komplikasi pola politik, sistem hukum, tata laksana, dan lain-lain, ” jelas Damanik.

B eda pendapat negeri dan DPR soal target waktu penuntasan RUU Omnibus Law

Sebelumnya, pemerintah dan DPR berbeda pendapat mengenai tumpuan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak kausa ditolak para pegiat buruh.

Dalam bermacam-macam kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah membuktikan pembahasan undang-undang itu diharapkan siap sebelum 17 Agustus nanti

Hal itu berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru pada tingkat awal.

Sementara Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker telah lebih dari 75%.

“Diharapkan di pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin kerap dengan asosiasi pekerja dan komentar kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para-para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini oleh karena itu catatan karena ditunggu oleh bermacam-macam investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Carik Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU ini dapat selesai dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus.

Namun di bagian lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda dengan sikap dengan ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan gabungan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama untuk membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Rencananya tim tersebut baru akan mulai berfungsi bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat buruh yang mewakili 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja di Indonesia saat itu menyampaikan kalau rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari akan dilakukan diskusi sekitar 4 jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur lantaran lobi dan kembali beraksi’

Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) yang terlibat dalam kumpulan serikat buruh menyatakan akan keluar dari tim bersama-sama dan turun beraksi ke jalan jika masukannya tidak diakomodir sebab DPR dan pemerintah yang pasti mengesahkan RUU ini tanpa mutasi.

Seperti langkah terdahulu yang dilakukan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini akan bicara soal substansi, menerima masukan dan konsep kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi kami ditolak maka kami akan melalukan aksi terus menerus, ” kata Pemimpin Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan sangat sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kegiatan, baru mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia pun menegaskan kalau DPR akan menerima masukan dari serikat buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Institusi Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak agak-agak selesai sebelum HUT RI karena masih banyak hal yang menetapkan dibahas, seperti ada dua seperseribu daftar inventarisasi masalah yang menetapkan dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III pada DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari mutlak 15 bab yang ada di RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyuarakan pemerintah dan legislatif sudah mempercakapkan lima bab.

Khusus untuk bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan sudah dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir yang dilakukan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu mencekik para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian produksi di sebuah pabrik yang bernama Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat tersebut tengah sangat sulit akibat daripada wabah virus corona.

Ia kudu mengalami pemotongan gaji hingga tak mendapatkan upah lembur.

“Buat tumbuh sekarang susah, yang ada pada pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat berat buat kami, ” kata Noval.

Noval dengan sudah bekerja lebih dari 11 tahun tidak bisa membayangkan periode depannya jika kondisi sulit zaman ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan minus bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan kalau RUU ini disahkan, Noval menyambut, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

RUU Ciptaker dinilai ‘berbahaya’

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker sempurna dengan masalah karena sejak pokok pembahasan tidak pernah melibatkan konsorsium buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga menguatkan bahwa serikat pekerja tidak sudah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Taat Kahar jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi kudu berbasis pada proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Nanti akan berimplikasi pada sulit mempunyai daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin kritis dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di semua macam pekerjaan dan semua jenis pabrik. Jadi kami akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tidak adanya cagaran dan kepastian pendapatan karena risiko pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan gampang dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi dengan nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang asi UMP yang nilainya lebih mungil, ” kata Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti hari tua dan kesehatan tubuh akan sulit didapatkan karena memakai sistem outsourcing dan kontrak.

Informasi ini diperbarui pada Minggu, 4 Oktober 2020, sekitar jam 17. 00 WIB, secara menambahkan pernyataan Menko Perekonomian dan fraksi Demokrat di DPR mengenai RUU Menjadikan Kerja yang telah disepakati.