Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai 'paling efektif'
News

Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai ‘paling efektif’

Seiring masa kampanye Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon memeriksa siasat untuk mengumpulkan dukungan kelompok dalam situasi pandemi covid-19.

Persen Pemilihan Umum (KPU) telah melahirkan revisi aturan yang melarang aksi dengan cara menciptakan kerumunan kala seperti rapat umum dan pementasan musik, serta membatasi pertemuan tatap muka.

Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, organisasi pemantau pemilu memperingatkan mau bahaya konten disinformasi dan berita bohong.

Bagaimanapun, tidak semua kandidat di dalam Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye itu ke media sosial.

Tatap muka dinilai lebih efektif

Pilkada akan diselenggarakan di dalam 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Kampanye dijadwalkan dimulai di 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember.

Dari tim pemenangan pemilu yang dihubungi BBC News Indonesia, tim pasangan calon dalam penetapan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo mengatakan belum berencana menggelar kampanye secara daring.

Ketua Awak Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, menilai kampanye online tidak efektif untuk menggaet dukungan.

“Saat ini belum mengarah ke kesibukan daring atau online . Buat saya kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya, ” ujarnya kepada Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kota Solo.

Menurutnya, kampanye dengan tatap muka tetaplah dengan paling efektif. Namun itu biar bukan dilakukan dengan orasi dalam hadapan kerumunan massa melainkan pendekatan dari rumah ke rumah.

“Kita selama ini sudah melakukan personal approach pada masyarakat. Kita datangi satu bagi satu. Kita door to door sedang dilakukan sampai detik ini. Buat kami itu lebih berarti dibanding kampanye dalam bentuk apapun, ” tegasnya.

Sigit mengklaim pendekatan tersebut manjur. Hal itu, lanjutnya, terbukti sebab keberhasilan pasangan independen tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat dan lulus ke kontestasi Pilkada Solo jadi penantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan calon wakilnya Teguh Prakosa.

Niat untuk pasti mengadakan kampanye secara offline juga diungkapkan tim pemenangan salah satu bagian calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit-Indra Catri.

Supardi mengatakan pihaknya tetap berencana menggelar pertemuan fisik, di samping kampanye maya — tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 serta tidak menyalahi aturan yang ditetapkan KPU.

“Kenapa ada pertemuan fisik? Sebab, banyak daerah di Sumbar ini yang belum memiliki akses internet. Inilah yang hendak menjadi catatan bagi para pasangan calon agar kampanye yang dikerjakan bisa tepat sasaran, ” tuturnya kepada Agus Embun yang melaporkan untuk BBC News Indonesia sebab Kota Padang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi buruknya infrastruktur internet sebagai salah satu masalah dengan bisa mengganggu proses Pilkada tarikh ini.

Sebanyak 67 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi pada aspek ini.

“Tingkat pilgub, seluruh provinsi dengan menyelenggarakan termasuk dalam rawan tinggi. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Memajukan, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu.

Kampanye daring diutamakan

Pada hari Rabu (23/09) KPU menetapkan Peraturan Komisi Penetapan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Pasal 58 dalam peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye dalam media sosial dan media daring.

Jika kampanye tidak dapat dilakukan menggunakan media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap depan dengan jumlah peserta yang muncul paling banyak 50 orang mengikuti menerapkan protokol kesehatan untuk menghalangi penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya menggabungkan massa dalam jumlah besar seolah-olah rapat umum, kegiatan kebudayaan laksana pentas seni atau konser irama, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tarikh partai politik.

Kandidat yang melanggar akan memiliki sanksi berupa peringatan tertulis, pelepasan dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

KPU juga membatasi penayangan iklan kampanye di jalan sosial dan media daring cuma selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal 6 Desember.

Anggota KPU-RI Dewa Raka Isyarat dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengucapkan bahwa kampanye di media baik dan media daring dibiayai sebab pasangan calon sendiri.

Ia menjelaskan kalau nantinya partai politik maupun gabungan dapat membuat akun sendiri dalam media sosial. Pada tingkat pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks

Kampanye di media sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat juga bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para-para paslon.

Namun, dengan sebagian besar aksi beralih ke ruang virtual, kerawanan disinformasi dan berita bohong atau hoaks semakin nyata dan mampu membuat masyarakat semakin terpolarisasi.

Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganjurkan perlunya pengaturan terkait transparansi serta konten di media sosial.

“Jadi misalnya ada iklan-iklan di media baik, itu dilaporkan secara transparan berantakan biayanya berapa, siapa yang menggaji, ” kata direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada BBC News Indonesia.

“Juga kontennya. Misalnya konten-konten seperti hoaks, berita bohong, disinformasi, misinformasi, fitnah… tentu tidak diperbolehkan. ”

Pembatasan jumlah akun dan masa penayangan iklan, menurut Khoirunnisa, tidak lah efektif karena “di medsos tersebut ditutup satu tumbuh seribu”.

“Nah daripada itu ditutup dan masyarakatnya malah dapat informasi dari buzzer membentuk lebih baik mereka dapat bahan dari akun resmi pasangan bahan, ” ujarnya.

Bawaslu koordinasi dengan Kominfo dan platform

Dalam menjalankan pengawasan usaha di dunia maya, Badan Penilik Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Koneksi dan Informatika serta berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.

“Jalur temuan bisa ditemukan tim pengawas kita yang selalu mengawasi medsos, dan juga galur informasi awal dari masyarakat, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Afifudin menjelaskan, penyelarasan yang dijabarkan dalam Memorandum of Agreement dengan Kemenkominfo dan platform diharapkan bisa mempercepat penindakan kepada berita bohong atau disinformasi.

“Karena tidak semua kuasa penindakan pada kita, ” imbuh Afifudin.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, 1

Secara umum, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat imbauan, menerapkan jalan pencegahan, dan berkoordinasi dengan awak sukses paslon untuk memastikan susunan dipatuhi.

Jika tidak, lanjut Afifudin, maka Bawaslu akan menindak sebati kewenangannya.

“Aturan sudah ada, komitmen bertemu peran masing-masing harus dimaksimalkan. Pemangku, peserta, dan pemilih harus sama-sama mematuhi protokol, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemimpin Bawaslu RI Abhan mengatakan kalau ada beberapa peraturan yang bisa dijadikan pendekatan hukum lembaga pengelola itu dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan.

Peraturan tersebut antara lain UNDANG-UNDANG No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif; serta KUHP Pasal 212 serta Pasal 218 yang dikaitkan dengan kerumunan massa saat tahapan Pilkada dengan ancaman hukuman penjara serta denda.