Perselisihan Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia
News

Perselisihan Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia

  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul sesudah tiga sosok serempak meneken dokumen di untuk meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan serta Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Si tuan rumah dan perantara, Kepala Amerika Serikat Donald Trump membicarakan peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga & keempat yang menjalin hubungan dengan Israel tersebut patut disambut & disikapi secara cerdas oleh Indonesia, kata seorang pengamat.

Setidaknya di dalam konteks Indonesia sebagai salah kepala negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tidak bersinggungan tepat dengan isu Palestina, Indonesia kudu melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud serta yang paling di depan timbil adalah bahwa langkah Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai apa yang disebutnya “jembatan emas” antara dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat ikatan Indonesia dengan negara-negara Arab biasanya sangat baik. Jika mereka telah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimal bisa melayani pendekatan yang lebih dalam melekat isu Palestina. ”

Pemerintah Indonesia melalaikan jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak akan mengubah situasi Indonesia tentang Palestina.

Ia tak secara spesifik menjelaskan apakah Nusantara kemudian akan mempertimbangkan menempuh sikap serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa seluruh gagasan untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , dan resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam masukan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya buat membakar proses mulitilateral tersebut, meskipun di sisi lain langkah itu dapat dipahami.

“Kami memahami olahragawan UAE dan Bahrain untuk menyimpan ruang bagi pihak terkait buat bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk pengerjaan isu Palestina melalui kesepakatan tersebut.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut benar bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru cakap Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak bakal mengubah posisi Indonesia

Wacana membuka ikatan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Presiden Gus Dur, walaupun sontak mendapat penolakan banyak bagian ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018 dengan terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak bakal membuka hubungan diplomatik dengan negeri itu sampai kemerdekaan Palestina sungguh-sungguh terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia dan Israel selama tersebut sudah menjalin kerjasama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negeri di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi satu DPR berpendapat tambahan dua negeri Arab yang menjalin hubungan dengan Israel memang memberikan harapan hangat bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan membawa angin bugar bagi Indonesia.

Hanya saja hal itu belum akan mengubah garis kebijakan Indonesia, paling tidak dalam waktu dekat.

“Saya kira kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina buat merdeka di tanahnya. Perjuangan kudu tercapai.

“Nah jika sudah makbul, baru kemudian mungkin kita bakal bisa membuat wacana, pemikiran. Barangkali ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan asosiasi Indonesia dengan Palestina.

“Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri dari suku dan keyakinan yang sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka bagian berpikir yang lebih moderat. ”

Sekalipun apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, juga tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga patuh saya, yang ingin mengembalikan perbaikan, dari bahasa-bahasa dari empat pensyarah itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perbaikan di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel sebagai momen bersejarah yang sempurna harapan dan peluang.

“Pernyataan perdamaian jarang Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perbaikan nyata dan abadi, keamanan serta kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi semua yang hidup di sana, tanpa memandang agama, aliran, etnik, atau ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kemufakatan damai tersebut dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak memasukkan jejak Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina konvensi itu tidak akan menciptakan perbaikan di kawasan selama AS & Israel tidak mengakui hak Palestina mendirikan negara dengan batas-batas cocok dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain dalam Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara bisa saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional mutakhir seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain & Uni Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki ikatan dengan Mesir dan Yordania.

Dengan total, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tidak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Pusat dan negara-negara dengan mayoritas warga Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia serta Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).