Hawa, Sumbar, dan jejak kekalahan PDIP di tanah Minang: 'Antara riwayat partai non-Islam dan luka periode lalu pada Sukarno'
News

Hawa, Sumbar, dan jejak kekalahan PDIP di tanah Minang: ‘Antara riwayat partai non-Islam dan luka periode lalu pada Sukarno’

Keruntuhan demi kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa kontestasi penetapan umum belakangan ini bukan semata disebabkan karena faktor ideologi seolah-olah agama ataupun Pancasila, tapi dikarenakan karena sejarah masa lalu dengan digores oleh Presiden pertama Nusantara Sukarno di tanah Minang tersebut, kata Budayawan Minang Edy Utama.

Presiden Sukarno memerintahkan operasi militer di Sumbar dalam menumpas pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1950-an.

Penghimpunan kekuatan militer itu menjadi pokok perpecahaan yang menimbulkan luka serta trauma mendalam di masyarakat Sumbar kepada Sukarno yang berimplikasi pada PDIP, representasi dari Sukarno, tambah Edy.

Padahal sebelum PRRI terjadi, sejarawan dari Universitas Andalas Israr Iskandar menyebut, hubungan masyarakat Minang dengan Sukarno sangat erat, bagaikan bersama Mohammad Hatta memimpin Indonesia, dan bekerja sama dengan satria nasional asal Minang lainnya pada sejarah perjuangan Indonesia.

Hubungan PDIP dan Sumbar kembali menjadi sorotan sesudah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mengaitkan lemahnya dukungan terhadap PDIP di Sumbar dengan Pancasila, “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang sungguh mendukung negara Pancasila, ” prawacana Puan.

Pernyataan ini berbuntut panjang termasuk mengubah konstelasi pilkada serentak 2020, yang membuat PDIP tak oleh karena itu berlaga di pilkada Provinsi Sumbar.

Politikus PDIP di Sumbar menyatakan tersedia ‘narasi PDIP sebagai partai non-Islam yang terus didengungkan’ di wilayah itu. Sementara politikus PDIP berdarah Minang, Arteria Dahlan meminta bangsa Minang untuk menahan diri dan tidak dipecah-belah serta lebih terpelajar dalam menyikapi pernyataan Puan.

Sebelumnya Kepala Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengiakan bingung dan bertanya-tanya dengan rentetan kekalahan yang dialami partainya pada tanah Minang tersebut.

“Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sesumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada wilayah yang mau ada DPC atau DPD, ” kata Megawati saat memberikan pengarahan kepada pasangan calon Pilkada 2020, Rabu (02/09).

S u karno di tanah Minang: Dibanding kemesraan berujung trauma

Hubungan antara Sukarno dan masyarakat Sumbar luar berpunya terukir hangat dan dekat di awal perjuangan kemerdekaan sampai pada pertengahan tahun 1950-an, kata Pemikir Minangkabau, Edy Utama.

Edy menyebut penuh pahlawan nasional, berasal dari Sesumbar, memiliki hubungan dekat dengan Sukarno dan berjuang bersama dalam menawan hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadi wakil presiden pertama dengan mendampingi Sukarno, yaitu Mohammad Hatta.

Namun hubungan itu berakhir luka yang dalam ketika Sukarno mengerahkan kekuatan militer di Tanah Minang.

“Operasi militer terhadap PRRI menjadi awal perpecahan dan berdampak teramat besar pada Sumbar, pada orang Minangkabau. Meninggalkan luka yang dalam dan fatal yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan, ” introduksi Edy kepada wartawan Febrianti pada Sumatera Barat yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (06/09).

Berimbas ke PDIP: ‘Berujung kekalahan perlu kekalahan’

Luka itu, kata Edy, berdampak langsung di dukungan masyarakat Sumbar kepada apapun yang terafiliasi dengan Sukarno, tercatat “PDIP yang dianggap sebagai representasi Sukarno, sampai sekarang PDIP sulit sekali diterima di Sumatera Barat, ” kata Edy.

Hal tersebut dapat terlihat dari kekalahan demi kekalahan yang dialami PDIP dalam pemilu di Sumbar baik pada tingkat DPRD, DPR RI, maka pilpres, tambah Edy.

Dari empat kali Pemilihan Legislatif (pileg) DPRD Sesumbar tahun 2004 hingga 2019, PDIP hanya mengantongi rata-rata tiga sampai empat kursi, jauh dibandingkan Golkar yang memperoleh 16 kursi (Pileg tahun 2004), Demokrat 14 kedudukan (Pileg 2009), dan Gerindra 14 kursi (Pileg 2019).

Sementara dalam tingkat DPR RI, dari empat kali Pileg 1999 hingga 2019, PDIP hanya mendapatkan empat kedudukan yaitu masing-masing dua kursi di Pileg 1999 dan 2014, padahal PDIP menjadi pemenang pemilu dalam Pileg tahun 2014 dan 2019.

Senada dengan itu, di tingkat Pilpres 2014 dan 2019, calon kepala dari PDIP, yaitu Presiden Joko Widodo, harus “gigit jari” pada Sumbar.

Perjalanan pilihan politik bangsa Minang

Sebelum peristiwa PRRI, seperti dalam Pemilu 1955, dukungan politik bangsa Minang sangat dinamis, dan beragam ujar Edy.

“Bahkan PKI dapat kedudukan ketiga setelah Masyumi dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), serta itu mengalahkan Partai Murba dengan didirikan orang Minangkabau sendiri [Tan Malaka], dan PSI yang dibangun Sutan Sjahrir, ” kata Edy.

Namun, setelah peristiwa PRRI serta memasuki Orde Baru, sejarawan dibanding Universitas Andalas Israr Iskandar mengutarakan pilihan politik masyarakat Minang menjadi lebih terpola, yaitu menarik dukungan pada partai yang terkait dengan Sukarno dan menjatuhkan pilihan di dalam Partai Golkar.

“Golkar menjadi pilihan karena merasa bisa menyelamatkan mereka, anti komunis dan berorientasi di pembangunan. Sumbar waktu itu berakhir terpuruk karena PRRI. Jadi makanya [Golkar] menang datang tujuh kali pemilu, walaupun lulus banyak juga rekayasa politiknya, ” kata Israr.

Masuk ke masa reformasi, dukungan masyarakat Minang sedang mengalir pada Golkar pada Pileg 1999 dan 2004.

Lalu beranjak ke Partai Demokrat pada Pileg 2009, dan Gerindra pada Pileg 2014 dan 2019.

“Setelah reformasi, di Sumbar ini, partai pemenangnya terkait dengan Orde Baru. Kok memilih Prabowo atau Gerindra kemarin? Karena ada hubungan dengan romantisme Orba dimana pembangunan cukup signifikan saat itu dibandingkan Orde Lama yang hancur lebur akibat PRRI. Jadi romantisme itu masih ada sampai sekarang, ” kata Israr.

Untuk itu, Israr tidak setuju dengan pernyataan Puan Maharani yang mengaitkan dukungan politik masyarakat Sesumbar dengan pemahaman akan ideologi Pancasila.

“[Sumbar] Pasti membantu Pancasila, tiga dari sembilan perumus Pancasila itu orang Minang, Agus Salim, Hatta dan Yamin. Siap tidak ada hubungannya antara opsi politik dengan dukungan terhadap Pancasila, ” kata Israr.

Terdapat beberapa hero nasional yang berasal dari desa Minang, seperti Tuanku Imam Bonjol, Abdul Muis, Agus Salim, Ruhana Kuddus, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ilyas Yacoub, Adnan Kapau Gani, Hazairin, Buya Hamka, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Rasuna Said, dan lainnya.

Nama-nama tersebut bahkan diabadikan salah satunya melalui penamaan jalan-jalan protokol di wilayah Indonesia.

Protes bermunculan: ‘Tidak tersedia hubungan dengan Pancasila’

Seorang warga Bukittinggi, Sumbar, Rezki Khainidar memandang bahwa pernyataan Puan Maharani sebenarnya akan biasa-biasa saja jika diungkapan di dalam suasana normal atau tidak menjumpai pilkada pada Desember mendatang.

“Tapi setelah berkembang macam-macam, saya budi pendapat yang merespon itu sudah memanfaatkan situasi ini untuk menyerbu, sudah jelas dari pihak sebelah mana tentu juga untuk kepentingan pilkada, ” kata Rezki.

Namun demikian, Rezki tetap menyayangkan maklumat Puan tersebut. “Ngapain ngomong begitu? Sebagai Ketua DPR RI, tempat [Puan] kurang terbuka, karena seperti memberi api selalu di lahan kering. Orang teristimewa suka berantem, dan dia menaikkan bahan, ” kata Rezki.

Rezki menjelaskan, masyarakat Sumbar memilih calon pemimpin tidak sekedar melihat partai dan ideologi semata. “Kami, semacam saya, pemilih rasional. Saya melihat orangnya, bisa membawa perubahan untuk kebaikan, siap tidak popular, & tidak serakah, ” kata Rezki.

Senada dengan itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar Irsyad Syafar memprotes pernyataan Puan yang tendensius melihat masyarakat Sesumbar.

“Di Sumbar tidak ada mulia partai pun yang menang telak, bergantian pemenangnya, sekarang Gerindra, sebelumnya Golkar, Demokrat, dan PAN. Oleh karena itu masyarakat Sumbar sangat independen serta menunjukan tingginya tingkat demokrasi, tidak ada kaitannya dengan Pancasila, ” kata Irsyad.

“Terlebih lagi, kalau ada yang mengatakan di Sesumbar terjadi politik identitas, partai-partai dengan suaranya besar itu dari kelompok nasionalis di sini seperti Gerindra, Golkar, bukan PKS atau PPP yang juara di sini, ” kata Irsyad.

Ucapan Hawa juga berbuntut panjang, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni kecewa dan mengembalikan surat dukungan dari PDIP, sehingga pasangan itu hanya diusung Partai Demokrat serta PAN, dan PDIP pun menetapkan untuk menjadi penonton dalam Pilkada Provinsi Sumbar.

Ada pula, Persekutuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan ke Bareskrim Polri, meskipun laporan itu ditolak karena tak memenuhi unsur aduan.

Sebelumnya, Hawa Maharani mengatakan, “semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang benar mendukung negara Pancasila, ” kala menyoroti minimnya dukungan PDIP dalam Sumbar.

Apa kata PDIP?

Ketua PDIP Kota Medan Albert Hendra Lukman menyebut keruntuhan demi kekalahan yang dialami oleh PDIP tidak lepas dari hembusan isu-isu negatif yang dilakukan lawan politik terhadap PDIP, utamanya ialah mengidentikkan PDIP dengan PKI & mengulang-ulang narasi perlakuan masa morat-marit Sukarno di Sumbar.

“Yang diekspos tersebut PDIP adalah partai Bung Karno dan Bung Karno dianggap memiliki catatan buruk di masa lalu dengan Sumbar, seperti perseteruan Bung Karno dengan Hatta dan Kiai Hamka.

“Kemudian digiring ke rumor PRRI kembali, diekspos sekarang tersebut adalah bagaimana rakyat Minang dihabisi, padahal PRRI itu adalah ketidakpuasan segelintir orang saja. Akibatnya PDIP jadi kena karena dianggap budak ideologi Bung Karno, dan narasi itu selalu ditampilkan, ” cakap Albert.

Padahal di awal kebebasan, kata Albert, Sukarno banyak menyilakan tokoh-tokoh Minang untuk berjuang bagi Indonesia, dan terjalin hubungan mesra Sukarno dengan tokoh Minang, tetapi fakta-fakta itu seakan disimpan kerap.

Albert juga menyebut, sejak Pilkada DKI 2017 lalu, politik nama mulai memanas di Sumbar yang menyebabkan caleg dari PDIP berguguran.

“Narasi penista agama [kasus Ahok] dibawa-bawa, bahkan ada demo anti Ahok di Sumbar, apa hubungannya? apalagi PDIP partai nasionalis yang tidak melihat agama, suku, serta kelompok. Tapi bagi lawan politik, PDIP dinarasikan sebagai partai non-Islam, partai Kristen, Partai Katolik, kan begitu, ” katanya.

“Narasi rumor itu bahkan dimainkan dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, melalui majelis taklim, tersebut sangat luar bisa, dan ana di sini lemah untuk menegah isu itu, ” kata Albert.

Sementara itu terkait dengan penjelasan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto meluruskan bahwa, “yang dimaksudkan Mba Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mba Puan, ” kata Hasto.

Tambah Hasto, “jadi dengan dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara. ”

Politikus PDIP berdarah Minang, Arteria Dahlan juga meminta asosiasi Minang untuk menahan diri serta tidak dipecah-belah serta lebih pintar dalam menyikapi pernyataan Puan.

“Saya pastikan tidak ada maksud sedikitpun daripada Mba Puan untuk menyinggung perasaan warga masyarakat Minang, baik yang berada di Sumbar maupun dalam tanah rantau. Mba Puan itu orang Minang, ayahnya Alm. Bungkus Taufiq beliau itu Datuk, Bunian Basa Batuah, orang Batipuh, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat bahkan Ibunya, ibu Megawati Soekarnoputri pun memiliki darah minang bergelar Puti Reno Nilam, nenek dia Ibu Fatmawati, anak dari seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, ” kata Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang se-Indonesia tersebut.