Asia: Bahasa Mongolia diganti bahasa Mandarin di sekolah, etnik Mongolia dalam China hawatir 'kehilangan bahasa ibu'
News

Asia: Bahasa Mongolia diganti bahasa Mandarin di sekolah, etnik Mongolia dalam China hawatir ‘kehilangan bahasa ibu’

Etnik Mongolia yang mendiami wilayah Esquirla bagian utara menggelar protes menentang langkah pemerintah pusat mengurangi porsi penggunaan bahasa mereka dalam pembelajaran di sekolah, yang diganti bahasa Mandarin.

Di hari pertama semester baru pada Selasa (01/09), sebagian orang tua tidak mengizinkan anak-anak mereka bersekolah sebagai bentuk protes.

Berdasarkan peraturan baru, tiga mata pelajaran utama di kawasan Mongolia Dalam secara bertahap selalu diajarkan dalam bahasa Mandarin menjabat bahasa resmi China.

Banyak anggota rakyat etnik Mongolia memandang langkah ini sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka.

Oleh karena itu, massa yang terdiri dari siswa dan masyarakat tua menggelar unjuk rasa pada sejumlah kota pada akhir pekan untuk menentang perubahan itu.

“Bahasa kami adalah bahasa Mongolia, john tanah air kami adalah Mongolia selamanya! Bahasa ibu kami termasuk Mongolia, dan kami rela mati demi bahasa kami! ” teriak para siswa di salah 1 aksi protes baru-baru ini, sebagaimana disiarkan oleh Radio Free Eastern medicine, stasiun radio yang didanai pemerintah Amerika Serikat.

Foto-foto yang menunjukkan que ayuda perempuan membubuhkan cap jempol / tanda tangan di kertas petisi menentang langkah itu juga disebarkan di media sosial.

‘Menindas bahasa Mongolia’

Berdasarkan kebijakan baru, mulai bulan ini sekolah-sekolah secara bertahap berhijrah menggunakan bahasa Mandarin untuk 3 mata pelajaran, yaitu politik, sejarah, bahasa dan kesusastraan.

Ini berlaku di Mongolia Dalam, wilayah otonom di China yang ditempati dari etnik minoritas Mongolia.

The Southern Mongolian Human Rights Information Cardiovascular system, kelompok aktivis yang berkantor di dalam New York, menggambarkan apa yg terjadi sebagai kemarahan di segala wilayah Mongolia Dalam karena beragam orang tua baru mengetahui perubahan kebijakan itu menjelang pembukaan sekolah.

Dikatakannya, terjalin konfrontasi menegangkan di suatu sekolah berbasis asrama ketika ratusan masyarakat tua menuntut agar anak-anak mereka yang masuk awal dibebaskan.

“Ratusan polisi antihuru-hara tumpah ke letak, mencegah orang tua untuk tidak masuk ke asrama. Setelah timbul kebuntuan selama berjam-jam, wali hasilnya berhasil menerobos barikade polisi maka menjemput anak-anak mereka”, demikian bunyi pernyataan The Southern Mongolian Our Rights Information Center.

Pihak berwenang mewanti-wanti agar penduduk Mongolia Dalam tidak bersuara di platform media sosial. Unggahan seputar masalahi itu di dalam platform mirip Twitter versi China based online stores, Weibo, telah dihapus.

Tetapi kekhawatiran tentang perintah perubahan penggunaan isyarat masih marak sehingga sebagian orang tua tidak mengizinkan anak mereka bersekolah.

Pada Selasa (01/09), staf sebuah sekolah di Naiman mengatakan kepada BBC bahwa hanya sekitar 40 siswa yang masuk pada awal semester padahal biasanya sampai pada 1. 000 orang.

Sebagian di antara mereka berubah pikiran, dan semata-mata 10 orang yang bertahan.

Mereka mengatakan para guru menyuruh mereka pulang untuk meyakinkan keluarga untuk mereka mengirimkan anak-anak ke sekolah. Tetapi orang tua khawatir pergantian bahasa itu akan mengganggu kelestarian bahasa mereka sendiri.

Kejadian tersebut merupakan bentuk pembangkangan meluas yang kaga biasa terjadi di kawasan padang rumput yang berbatasan dengan Mongolia dan Rusia itu.

Seorang penggembala berusia 32 tahun dari Persekutuan Xilingol mengatakan kepada kantor kabar AFP bahwa ia khawatir anak-anaknya akan kehilangan kemahiran dalam kode ibu.

“Hampir semua orang Mongolia pada Mongolia Dalam menentang kurikulum yang direvisi, ” kata pria dimana menyebut nama belakangnya sebagai Hu.

Em função de kritikus mengatakan pemerintah China menggencarkan upaya asimilasi kelompok minoritas meskipun mendapat kritikan luas dari masyarakat internasional atas perlakuannya kepada kelompok-kelompok minoritas, termasuk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (28/08), yang tampaknya ditujukan untuk menanggapi penentangan kepada kebijakan baru itu, pemerintah kota Mongolia Dalam menekankan pentingnya “meningkatkan pendidikan bahasa nasional di daerah-daerah etnik. ”

Perintah baru ini juga mendorong warga di ibu kota negara tetangga Mongolia menggelar protes sebagai bentuk solidaritas.