Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: 'ke mana peran kehumasan? '
News

Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: ‘ke mana peran kehumasan? ‘

Lembaga swadaya masyarakat, Nusantara Corruption Watch (ICW), menemukan penerapan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar buat sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai terang dilakukan pemerintah sejak 2017.

Daripada penelusuran ICW yang merujuk dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga patokan, hampir semuanya menggunakan jasa influencer ataupun pemengaruh.

Salah satu contoh lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Pengikut Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Untuk temuan ini, Egi Primayoga sejak ICW mempertanyakan peran kehumasan negeri. “Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

Pada Februari lalu, Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuktikan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan zona pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Egi menyoroti sebanyak nama influencer yang tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet seniwati atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam diskusi online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek tepat di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kultur. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. ”

Lembaga lain dengan juga memakai jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata buat kegiatan publikasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran menyentuh Rp5 miliar.

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian serta lembaga tersebut, lanjut Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“KemenPar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yaitu Rp1, 9 miliar, Kemenhub taksiran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017 dan meningkat di tahun berikutnya. ”

Egi menyuarakan penggunaan influencer oleh pemerintah nantinya bakal semakin marak dan dengan taksiran yang jauh lebih besar. Tetapi di balik penggunaan para influencer tersebut, ia menilai pemerintah seakan tidak yakin dengan kebijakan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri secara program-programnya sehingga harus menggelontorkan taksiran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, posisi kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin marak seperti tersebut? Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

“Tidak menutup kemungkinan anggarannya akan lebih besar. ”

Tapi lebih dari itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer sangat lesu. Sebab tak ada tolok ukur yang dipakai ketika menentukan ataupun memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar atau didukung pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu dengan jalan apa pemerintah menentukan suatu isu butuh influencer ? Dengan jalan apa pemerintah menentukan individu yang patut menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak positif di demokrasi.

Sebab publik atau rakyat bisa menyampaikan langsung aspirasinya tanpa restriksi.

“Teknologi mendirikan pemerintah lebih responsif. Misal pengaduan bisa secara langsung atau berbincang secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi lebih akuntabel dan transparan karena semua situasi bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih cepat diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, kata Asfi, ada sisi gelap dari penerapan teknologi apalagi ketika disusupi influencer ataupun buzzer . Pokok, baginya, mereka “bersuara atas pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa membedakan mana pendapat pribadi dan mana dengan iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita bisa terang mana yang berita dan propaganda. ”

Lebih dari itu, Asfi menilai penggunaan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi atau ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Ia menjemput contoh istilah ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjelma tidak valid dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah atas Dasar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pakar media sosial sebab Drone Emprit Ismail Fahmi mengutarakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja baru penuh di media sosial pada membentangkan 13 sampai 16 Agustus.

“Kampanye oleh influencer berlaku di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada tanggal 10-12 Agustus masih damai, tapi di dalam tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua bukan promosi lagi. ”

Ismail menilai percakapan yang begitu riuh di media sosial terkait #indonesiabutuhkerja cukup seimbang antara yang setuju dan menolak.

Dan sepantasnya, kata dia, pemerintah mendengarkan kegemparan tersebut dalam mengambil kebijakan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”