AWAK: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah - 'Kami tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia'
News

AWAK: Dubes Palestina hadiri deklarasi klan pengkritik pemerintah – ‘Kami tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia’

  • Abraham Utama
  • BBC News Indonesia

Kedutaan Mulia Palestina di Jakarta menyatakan “tidak akan menjadi bagian dari kesibukan politik di Indonesia” setelah Dubes Zuhair al-Shun tampak menghadiri deklarasi pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Selasa (18/08).

Di rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kedubes Palestina menjelaskan bahwa Dubes Zuhair memenuhi undangan Din Syamsuddin dengan pemahaman bahwa program tersebut adalah acara peringatan hari kemerdekaan RI.

Di sisi asing, dalam pesan kepada BBC News Indonesia pada Rabu (19/08), Keyakinan Syamsuddin mengirim salinan undangan yang dengan jelas menyebut deklarasi pembentukan KAMI. Namun, menurutnya, “ada kesalahpahaman”.

Kehadiran Dubes Zuhair dalam acara deklarasi KAMI ramai diperbincangkan di jalan sosial. Cuitan salah satu motor KAMI, Adhie Massardi, yang menampakkan foto keberadaan Dubes Zuhair telah dicuitkan ulang sedikitnya sebanyak satu. 100 kali hingga Rabu (19/08) pukul 14. 00 WIB.

Sebagian warganet memaknai kehadiran Dubes Palestina sebagai wujud dukungan terhadap acara itu.

Akan tetapi, pada Rabu (19/08), Kedubes Palestina merilis klarifikasi yang membuktikan sebaliknya.

Klarifikasi tentang apa yang diberitakan media perihal Duta Besar Negara Palestina yang menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Din Syamsuddin, Kepala Persatuan Persahabatan Indonesia Palestina.

Kami ingin menegaskan bahwa partisipasi kami berdasarkan pada pemahaman kalau acara tersebut adalah acara keterangan hari kemerdekaan Republik Indonesia & bukan yang lainnya. Kehadiran saya di acara tersebut hanya berlaku selama 5 menit, ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang itu adalah sesuatu yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia.

Awak di Palestina mengapresiasi dukungan serta bantuan yang kami terima sejak Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, pemerintahannya yang terhormat, & dari seluruh masyarakat Indonesia dengan ramah. Saya berharap semua karakter mengerti bahwa kami bukan bagian dari dan tidak akan menjadi bagian dari kegiatan politik di Indonesia.

Sementara itu, dalam pesan tercatat kepada BBC News Indonesia, Din Syamsuddin mengamini bahwa pihaknya sudah mengundang sejumlah tokoh/pejabat dan duta besar untuk menghadiri acara deklarasi pembentukan KAMI.

“Para dubes dengan diundang adalah AS, Inggris, Australia, Rusia, Mesir, Saudi Arabia, Palestina, Iran, dan Negara-negara ASEAN. Beberapa menjawab tidak bisa hadir karena tidak berada di tempat, beberapa tidak ada jawaban. Dubes Palestina adalah satu-satunya dubes yang hadir, dan beliau hanya hadir pada dua acara pertama (Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan dan Hari Konstitusi 18 Agustus).

“Tadi saya sudah menelepon Dubes Palestina. Rupanya ada kesalahpahaman. Beliau tidak baca seksama seruan, tapi begitu melihat nama hamba, beliau langsung berniat hadir selalu karena menganggap saya sahabat (sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina), ” papar Din kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

Sebuah gabungan yang menamakan diri Koalisi Aktivitas Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan dalam Jakarta, Selasa (18/08).

Walau digagas sejumlah orang yang pernah menunjang calon presiden Prabowo Subianto di dalam pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.

Namun, menurut pakar ilmu kebijakan, kelompok ini tidak akan berpengaruh besar pada peta perpolitikan nasional. Kelompok ini disebut hanya hendak menjadi wadah mempertahankan eksistensi.

Beberapa karakter yang ikut mendirikan kelompok tersebut pernah mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dengan pernah mendapat dukungan untuk menjelma bakal calon presiden pada Pilpres 2019.

Walau berisi orang-orang dengan aktif dalam politik praktis, Refly Harun, salah satu inisiator KAMI, menengkari kelompoknya tengah bersiasat untuk Pemilu 2024.

Refly, dengan pernah diserahi jabatan komisaris pati perusahaan pelat merah pada pemerintahan Joko Widodo, menyebut KAMI disusun hanya untuk mengkritik kebijakan negeri.

“Gerakan ini ingin memberikan sumbangan aliran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara, ” kata Refly via telepon.

“Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah awak akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak. ”

“Saya belum mendengar pembicaraan ke arah sana. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai. Dengan dibangun sistem, ” ujarnya.

Pada keterangan di Tugu Proklamasi, Jakarta, KAMI membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat jarang lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, dan dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah.

Kenapa tak bentuk partai?

KAMI bisa berdampak tentu bagi pemerintahan, jika melontarkan kritik yang berbasis data serta solusi konkret, kata Ketua Dewan Arahan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

“Kami justru membutuhkan kritik. Jangan bertindak karena dendam atau iri hati. Awak harap banyak tokoh yang memposisikan diri sebagai negarawan, bukan sebaliknya, ” ujar Djarot.

“Tidak akan siap masalah bagi pemerintah sepanjang tak mengadu domba, menebarkan ujaran kemuakan dan hoaks, ” tuturnya.

Namun Djarot aneh para penggagas KAMI tidak menuruti mendirikan partai politik, apalagi jika tujuan akhir mereka adalah berpengaruh dalam pemilu.

Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak membentuk partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik, ” ucapnya.

Lupa satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, membuktikan hanya akan menjadi gerakan sopan.

Ahmad mengklaim kelompoknya tidak akan berubah menjadi organisasi masyarakat ataupun partai. Ia juga menolak kalau kelompoknya disebut sebagai ‘oposisi pemerintah’.

“Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka & kegiatan politik. Kami menjauhi tersebut, ” ujarnya kepada pers usai deklarasi.

‘Kritikus abadi’

Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai kelompok baru ini tidak berpotensi memainkan peran luhur dalam peta politik nasional.

Walau selama ini sudah sering mempersoalkan kebijakan pemerintah, Indria menyebut tindakan yang digagas oleh KAMI tak akan menjadi perbincangan utama bangsa.

“Yang membentuk KAMI itu para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Yang mereka sampaikan punya dasar, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi seluruh kritik mereka, ” ucapnya.

“Mereka memang vokal di media massa, tapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi di kausa rumput. ”

“Sepertinya ini tak lebih dari upaya menjaga kehadiran mereka di perpolitikan, ” kata Indria.

Barang apa langkah setelah deklarasi?

Refly Harun mengecap belum ada agenda tertentu yang akan KAMI gulirkan dalam zaman dekat. Meski begitu, ia berceloteh mereka akan muwujudkan kritik melalaikan mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah seperti itu, ” kata Refly.

Juni lalu, MK menolak gugatan Keyakinan sehingga beleid itu tetap asi sampai saat ini.