Inggris tuduh China lakukan pelanggaran HAM 'mengerikan' terhadap etnis Uighur
News

Inggris tuduh China lakukan pelanggaran HAM ‘mengerikan’ terhadap etnis Uighur

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia “berat dan mengerikan” terhadap penduduk beretnis Uighur. Raab juga mengatakan rangkaian sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab tidak bisa dikesampingkan.

Beragam laporan sterilisasi paksa dan persekusi secara besar terhadap etnis Muslim ini “mengingatkan sesuatu yang sudah lama kita tidak lihat”, katanya kepada BBC.

Inggris, tegasnya, akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk mengambil tindakan sepantasnya.

Wakil Besar China untuk Inggris, Liu Xiaoming, mengatakan kepada BBC bahwa tudingan mengenai kamp-kamp konsentrasi adalah “palsu”.

Liu menekankan, etnis Uighur menyambut perlakuan yang sama dengan golongan etnis lainnya berdasarkan undang-undang dalam China.

Ketika ditunjukkan tayangan drone yang tampak menunjukkan orang-orang Uighur ditutup matanya dan dituntun ke kereta—yang telah disebut asli oleh pranata keamanan Australia—dirinya mengatakan “tidak tahu” apa yang diperlihatkan video tersebut dan “kadang kala ada transportasi tahanan, di negara manapun”.

“Tidak ada kamp konsentrasi di Xinjiang, ” tambahnya. “Ada banyak tuduhan buatan terhadap China. ”

Diyakini ada sebesar satu juta orang Uighur dengan ditahan selama beberapa tahun final di tempat yang disebut negeri China sebagai “kamp pendidikan ulang”.

China sebelumnya membantah kamp-kamp itu ada, kemudian menyebutnya sebagai langkah dengan diperlukan untuk melawan terorisme menyusul aksi kekerasan separatis di wilayah Xinjiang.

Belum lama, pemerintah China dituduh memaksa perempuan-perempuan Uighur disterilisasi atau dipasangi alat kontrasepsi sebagai bagian sejak upaya membatasi populasi. Tuduhan tersebut memicu seruan agar PBB melancarkan penyelidikan.

‘Sangat meresahkan’

Ditanya apakah perlakuan kepada etnis Uighur memenuhi definisi pembunuhan, Raab mengatakan komunitas internasional kudu “berhati-hati” sebelum melontarkan klaim demikian.

Namun, dia berkata: “Apapun label hukumnya, jelas yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia berat, mengerikan. ”

Menurut riset baru-baru ini oleh Yayasan Korban Komunisme, rata-rata pertumbuhan populasi di dua prefektur Uighur terbesar di Xinjiang roboh lebih dari 80% antara 2013 dan 2018.

China tidak menerima temuan itu dan mencecar angka-angka yang disajikan. Dubes China untuk Inggris, Liu Xiaoming, mengatakan populasi Uighur di Xinjiang berjumlah empat mematok lima juta jiwa 40 tahun lalu dan kini telah mencapai 11 juta jiwa.

“Ada yang mengucapkan kami melakukan pembersihan etnis, tetapi populasinya berlipat ganda, ” kata pendahuluan Liu.

Riset demografi, yang menarik petunjuk resmi pemerintah dan media, tak sejauh 40 tahun lalu.

Namu, riset itu menunjukkan ada peningkatan populasi yang cepat di Xinjiang antara 2005 sampai 2015, diikuti penurunan tajam selama tahun-tahun berikutnya.

“Ini sangat, sangat mengacaukan dan laporan aspek manusia sebab hal ini—dari sterilisasi paksa tenggat kamp pendidikan—mengingatkan sesuatu yang sudah lama kita tidak lihat”.

“Kami ingin hubungan yang positif dengan China, namun kami tidak bisa menyaksikan perilaku semacam itu dan hidup saja. ”

Di Inggris, ada semakin banyak seruan untuk menerapkan susunan sanksi, seperti pembekuan aset serta larangan perjalanan, terhadap para pejabat yang bertanggung jawab atas persekusi terhadap etnis Uighur.

Sebuah petisi yang menyerukan langkah itu telah ditandatangani 100. 000 orang, yang bermakna hal itu akan dipertimbangkan buat didebat di parlemen.

Liputan seputar kamp pendidikan kembali:

Inggris baru-baru tersebut mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal senior di Myanmar yang menyusun susunan aksi kekerasan pada etnis Rohingya; serta terhadap para pejabat Korea Utara di balik keberadaan kamp-kamp kerja paksa.

Raab mengatakan ini membuktikan Inggris siap melakukan tindakan sepihak, maupun melalui lembaga seperti PBB. Meski demikian, ini “tidak sesederhana memutuskan lebih suka sanksi X atau Y”.

“Kami harus, seperti dengan kami lakukan terkait Rohingya dan Korea Utara, membangun landasan tanda dan itu perlu waktu periode karena kami harus mengidentifikasi itu yang terlibat secara akurat serta bertanggung jawab, ” paparnya.

Koresponden BBC News tempat diplomatik, James Landale, menjelaskan: “Risiko bagi Inggris adalah dia bisa berada dalam pertempuran antara Washington dan Beijing.

“Harga untuk membela hak asasi manusia bisa berarti ukuran perdagangan yang turun dengan China—dan itu bisa mahal harganya di tengah kelesuan ekonomi pascaCovid. ”

Para anggota parlemen dari Partai Lapuk juga mendorong para pejabat senior pada pemerintah Hong Kong buat mengambil tindakan menyusul pemberlakuan Peraturan Keamanan Nasional, yang menurut Inggris melanggar kesepakatan internasional mengenai perlindungan kebebasan.

Menlu Dominic Raab bakal menganjurkan informasi terbaru mengenai tanggapan pemerintah Inggris di hadapan para bagian parlemen, pada Senin (20/07), pada tengah spekulasi bahwa pemerintah bakal menghapus perjanjian ektradisi dengan Hong Kong.

‘Aksi balasan’

Kepada BBC, Dubes China untuk Inggris menegaskan bahwa kalau Inggris mengincar pejabat-pejabat China, oleh karena itu Beijing akan membalas.

“Jika Inggris melaksanakan tindakan sampai menerapkan sanksi di dalam individu-individu manapun di China, China akan jelas melakoni respons yang tegas, ” ujarnya.

Liu Xiaoming membantah tuduhan “pembersihan etnis” seraya mengutarakan tudingan semacam itu tidak berpedoman.

Etnis Uighur, menurutnya, “menikmati kebersamaan yang damai dan harmonis secara kelompok-kelompok etnis lainnya”.

Dia mengatakan angka-angka pertumbuhan penduduk di wilayah-wilayah Uighur yang menyebut terjadi penurunan 84% antara 2015-2018 “tidak benar”. Dia mengklaim jumlah penduduk Uighur dalam seluruh Xinjiang “berlipat ganda” semasa empat dekade terakhir.

“Tidak ada dengan namanya sterilisasi massal secara menekan di antara orang-orang Uighur dalam China, ” ujarnya. “Kebijakan negeri dengan tegas menentang praktik sewarna ini. ”

Walau “tidak bisa mengungsikan kasus-kasus tunggal”, dia berkeras “kami memperlakukan setiap kelompok etnis dengan setara”.