Peristiwa Djoko Tjandra berujung pencopotan petinggi polisi, pegiat antikorupsi sebut kasusnya ‘terstruktur dan masif’dan berharap bintang film lain segera terungkap
News

Peristiwa Djoko Tjandra berujung pencopotan petinggi polisi, pegiat antikorupsi sebut kasusnya ‘terstruktur dan masif’dan berharap bintang film lain segera terungkap

Aktivis antikorupsi menyebut langkah kepolisian mencopot Brigjen Prasetijo Utomo, yang diduga menerbitkan surat perjalanan untuk terpidana korupsi Djoko Tjandra, mampu mengungkap pihak-pihak lain yang positif buronan kasus korupsi cessie Bank Bali itu.

Selain perkara surat perjalanan, polisi tengah meneropong hilangnya status red notic e atau permintaan untuk menahan sementara Djoko Tjandra di Interpol, juga surat manasuka Covid-19 yang diduga diterbitkan Induk Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Kepolisian mengatakan pihaknya berkomitmen tegas menangani semua pihak yang terlibat.

Pengamat kepolisian mengatakan kasus ini “sarat gratifikasi” dan diusut tuntas.

‘Terstruktur, sistematis, masif, dan koordinatif’

Brigjen Prasetijo Utomo secara formal dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, dalam upacara lepas jabatan Kamis sore (16/07).

Prasetijo diduga menerbitkan surat perjalanan dengan mencantumkan nama Djoko Tjandra jadi konsultan polisi.

Surat itu memungkinkannya lelap dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat, Juni lalu, meski Djoko Tjandra masih tercatat sebagai buronan di Indonesia.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, membuktikan ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian mencopot pejabat tinggi Polri tersebut, setelah Boyamin melaporkan salinan surat perjalanan itu ke DPR (14/07).

Boyamin mengatakan ia berharap pemberhentian itu bisa mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan dengan disebutnya “terstruktur, sistematis, masif, & koordinatif” itu.

“Kita lihat perkembangannya, kalau ada yang nyuruh kan bakal terungkap juga. Dia [Prasetijo Utomo] nggak mungkin mau berkorban seorang diri.

“Sudah [bergelar] brigjen, tiba-tiba dengan surat satu carik dicopot. Ya mudah-mudahan dia [Prasetijo] bernyanyilah (mengungkap sapa saja yang terlibat). Tak kira-kira dia pasang badan, [atau] dia akan jadi persembahan, ” kata Boyamin.

Harapan persis disampaikan pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, yang meminta kepolisian mengusut kasus ini mematok tuntas.

“Karena tidak mungkin terkait dengan surat, Prasetijo berhubungan langsung [dengan pihak Djoko Tjandra]. Makanya tidak cuma ke bawah, persoalan tukang ketik suratnya saja, tapi kasus ini harus dikembangkan.

“Bahwa ini belakang akan merembet ke mana, kita berharap Prasetijo jujur membuka sapa saja yang terlibat, ” kata pendahuluan Bambang.

Menurut Bambang, polisi harus memakai momentum ini untuk melakukan perombakan di tubuh kepolisian berdasarkan spirit antikorupsi, karena ia menduga kasus ini “sarat gratifikasi”.

Pidanakan Prasetijo dan komitmen ungkap kasus

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan memproses Brigjen Prasetijo Utomo secara pidana.

“Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka akan kita tindak lanjuti dengan proses kejahatan, ” ujar Listyo.

Ia mengutarakan pihaknya juga akan mengusut hal-hal terkait.

Di antaranya, terkait anggotanya yang diduga menyebabkan hilangnya red notice atau perintah penangkapan terhadap Djoko Tjandra di Interpol.

Nama Djoko Tjandra sudah hilang dari daftar Interpol tahun 2014, atau lima tarikh sejak ia menjadi buron.

Dia mengatakan polisi juga menyelidiki terkaan penerbitan surat bebas Covid-19 sebab Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes)  Polri.

“Kami akan tindak lanjuti dengan memproses, mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat ustaz, termasuk bagaimana peristiwa hapusnya red notice , lalu bagaimana bisa muncul surat kesehatan tubuh segera terpidana JC [Djoko Tjandra] dalam posisi sebagai konsultan.

“Semua akan kita proses secara transparan, jadi tidak ada sedang pilih kasih. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, seluruhnya akan kita proses, ” katanya.

Desakan membentuk Pansus

Walaupun proses di kepolisian sudah berlaku, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap badan-badan lain, yang disebutnya juga mungkin terlibat dalam kasus ini, ikut diselidiki.

Ia meminta DPR membentuk badan khusus untuk melakukan hal itu.

Merespons itu, Wakil Ketua Persen III DPR, Pangeran Khairul Taat, mengatakan pihaknya baru akan memanggil pihak-pihak terkait.

“Sementara ini, pimpinan ingin memanggil mitra kita sekadar yang terkait kasus ini, misalnya kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, ” kata Khairul Saleh.

Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan setelah masa reses, yakni pada pertengahan Agustus.

Saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengabulkan penyelidikan internal, terkait seorang jaksa yang dilaporkan sempat bertemu pengaruh hukum Djoko Tjandra.

Sebelumnya, Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, dicopot karena diduga membantu menerbitkan KTP untuk Djoko Tjandra.

Sementara tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi dikritik oleh DPR karena dianggap kecolongan jadi menyebabkan Djoko Tjadra bisa masuk Indonesia tanpa ditindak aparat kebahagiaan.