Covid-19: Setidaknya 3
News

Covid-19: Setidaknya 3. 800 orang meninggal dengan gejala virus corona belum tercatat di sistem baru sesudah istilah ODP-PDP diganti tanpa transmutasi data lama

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia menerapkan sistem pencatatan baru kasus Covid-19, yang termasuk perubahan data moralitas, disebut ahli epidemiologi tak bakal bermakna karena tidak dilakukan secara mencantumkan data lama.

Sejauh itu, berdasarkan data pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur, misalnya, sekitar 3. 800 orang berkedudukan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terekam meninggal dunia.

Namun data itu tak pernah tercatat dalam bukti kematian nasional dan belum mau masuk ke data nasional berdasarkan sistem pencatatan yang baru.

Pemerintah mengatakan belum akan mengonversi data-data lama dengan sistem pencatatan yang baru.

“Tidak, tidak. [Masukan ahli epidemologi untuk menyelaraskan data] dipertimbangkan saja, ” logat juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto pada BBC News Indonesia (15/07).

‘Tak bisa perlihatkan tren’

Pemerintah telah mengubah sistem pencatatan Covid-19, dengan di antaranya, memasukkan angka mereka yang wafat dengan gejala berat Covid-19 (kini disebut probable ), ke dalam angka janji akibat virus corona.

Sebelumnya, itu yang meninggal dalam status ODP maupun PDP, tak masuk ke dalam hitungan jumlah kematian, yang berdasarkan data nasional mencapai sekitar 3. 700 orang hingga Rabu (15/07).

Kementerian Kesehatan mengatakan perubahan istilah itu dilakukan untuk mendaftarkan anjuran WHO.

“Jadi kita tersebut negara yang paling taat sama WHO, WHO bilang istilahnya barang apa, kita ikuti. Kalau sesuatu tak sesuai dengan WHO nanti pula aneh sendiri, ” ujar Terawan (14/07).

WHO sebetulnya sudah menggunakan panduan mengenai klasifikasi ini empat bulan lalu, yakni pada Maret 2020.

Meski begitu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, Achmad Yurianto, mengatakan pihaknya belum akan melakukan penyesuaian masukan lama, dengan sistem yang anyar diterapkan Selasa (14/07) lalu.

Menyikapi itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan transformasi sistem pencatatan bisa jadi sia-sia.

“Ya sudah, nggak usah ganti sekadar kalau begitu. Buat apa kalau diubah kriterianya, tapi data-data lamanya tidak disesuaikan? Ya nggak bisa dibandingkan apa yang terjadi.

“Kan kita bakal lihat tren. Berapa tren kematian karena Covid-19? Definisi kematian [antara sistem pencatatan yang lama dan baru] kan beda, oleh sebab itu nggak bisa dibandingkan, ” kata Pandu.

Hal itu akan membuat pemerintah tidak bisa membuat statistik kasus dengan akurat, kata Pandu.

“Kita nggak mampu tahu info yang sesungguhnya. Di perjalanan pandemi ini kita harus bisa melihat tren. Apa terjadi perubahan kematian, perubahan jumlah peristiwa… yang penting itu angka janji karena Covid, ” kata Membuktikan.

Di Jawa Timur, daerah dengan jumlah kasus positif Covid-19 sempurna di Indonesia, misalnya, ada lebih dari 1. 600 orang yang meninggal dalam status PDP serta ODP, berdasarkan data pemprov setempat.

Sementara, di Jakarta, ada bertambah dari 2. 200 orang dengan meninggal dalam status PDP serta ODP, dan angka-angka kematian tersebut tak pernah masuk dalam petunjuk resmi (data 15/07).

‘Tak bisa analisis’

Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini, mengatakan hal senada.

“Kalau tidak dikonversi [data lama dan data baru], kita tidak bisa menyidik dinamika mulai dari awal secara komprehensif, ” kata Nuning.

Dia mengatakan perubahan sistem pencatatan ini juga akan mengharuskan daerah-daerah dengan ada mengubah sistem pencatatan.

“Yang beta khawatirkan, jika ada daerah yang sudah menerapkan otomatisasi perekaman keterangan ODP, PDP, dan positif. Mereka harus berubah ke sistem baru dan ini butuh effort (usaha), ” katanya.

Nuning mengatakan dampak transformasi sistem pencatatan ini baru mampu terlihat di hari-hari mendatang.

Ia menduga perubahan sistem akan berpengaruh pada sejumlah hal, seperti di positivity rate atau rasio jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dibandingkan jumlah pengetesan.

Hal itu bisa terjadi karena adanya penggabungan sejumlah patokan ODP dan PDP.

Saat tersebut, positivity rate Indonesia ada dalam angka sekitar 12%, atau dalam atas standar WHO, di kisaran 5%.

“Kalau sekarang dicampur PDP dan ODP, bisa jadi positivity rate- nya akan turun karena pembaginya lebih besar… Biasanya yang positif sejak PDP.

“[Angka kasus positif] dibagi PDP [yang dites] selalu itu pasti akan lebih tumbuh, dibanding angka positif dibagi dengan PDP dan ODP [yang dites], ” kata Nuning.

Di sisi lain, Nuning mengatakan ia khawatir tersedia orang yang sebelumnya masuk kategori ODP, luput dalam sistem dengan baru ini.

“Karena pada kenyataannya bisanya yang ODP lebih suram untuk ditelusuri datanya, berbeda dengan PDP yang sudah ada dalam rumah sakit, ” ujarnya.

‘Disambut gembira’

Jatuh dari itu, pakar Epidemiologi Universitas Airlangga, Atik Choirul Hidajah, mengutarakan revisi istilah-istilah itu disambutnya secara gembira.

“Revisi yang dilakukan ini menyimpan manfaat yang sangat penting di pengedalian COVID-19 secara global karena terminologi yang digunakan sudah persis.

“Sehingga, mudah untuk membandingkan bagaimana situasi di Indonesia dibandingkan negara-negara asing dan apa kontribusi Indonesia pada upaya pengendalian pandemi secara global, ” kata Atik.

Ia mengutarakan sosialisasi yang terus menerus harus dilakukan untuk mengenalkan terminologi ini.

“Yang terpenting adalah meningkatkan koneksi risiko agar masyarakat berperan di upaya memutusakan mata rantai transmisi, ” ujarnya.

Sementara, dalam fakta tertulisnya, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriprahastuti, mengatakan perubahan istilah baru diterapkan saat ini, atau empat kamar sejak kasus pertama Covid 19 di Indonesia, karena dia meminta, kapasitas pemeriksaan Covid secara PCR sudah semakin baik.

“Sekarang bertambah mudah untuk menentukan kasus yang terkonfirmasi dan tidak. Kalau zaman, sangat tergantung dari gambaran klinis, makanya ada istilah ODP dan PDP untuk memudahkan, ” introduksi Brian.