Dugaan pemerkosaan dan penjualan anak dalam Lampung oleh petugas rehabilitasi kelanjutan unit rehabilitasi 'bermasalah dan tidak terstandarisasi'
News

Dugaan pemerkosaan dan penjualan anak dalam Lampung oleh petugas rehabilitasi kelanjutan unit rehabilitasi ‘bermasalah dan tidak terstandarisasi’

Tudingan kekerasan seksual had dijual terhadap seorang anak yang diduga dilakukan oleh petugas rehabilitasi di Lampung Timur, membuka mata akan lemahnya peran pemerintah di menyediakan unit rehabilitasi yang terstandarisasi sehingga mengakibatkan minimnya fungsi pelayanan serta pengawasan bagi para target, kata Lembaga Bantuan Hukum Biang Lampung.

Di Lampung Timur, seorang anak korban terkaan pemerkosaan kembali mengalami dugaan kekerasan seksual, bahkan dijual, yang dikenal dilakukan petugas Pusat Pelayanan Harmonis Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.

Petugas yang seharusnya menyerahkan perlindungan dan rehabilitasi diduga menjadi predator bagi korban selama dekat setengah tahun.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas unit pelayanan rehabilitasi daripada tingkat daerah hingga nasional.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) tengah mengaduk-aduk tahu titik lemah mengapa hal ini bisa terjadi untuk kemudian segera dibenahi agar kasus itu tidak terulang di kemudian hari.

Menteri PPPA, Kartika Puspayoga, meminta aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku, bahkan hingga hukuman kebiri.

Diduga diperkosa serta dijual

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, menunjukkan pada November 2019, P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi bagi korban pemerkosaan berinisial N.

N yang tinggal bersama-sama ayahnya karena ibunya bekerja dalam luar negeri dijanjikan akan susunan di rumah aman, dan memperoleh pendampingan psikologis. Pihak keluarga pun percaya.

“Pada Januari tahun ini, korban bukan tinggal di rumah aman malah dibawa pulang ke rumah DA dan sejak itu terjadilah pelecehan seksual sampai terakhir 28 Juni lalu, ” kata Chandra.

“Korban diperkosa, diancam dibunuh, dicincang-cincang jika melawan dan memperhadapkan, ” katanya.

DA, kata Chandra, juga diduga menjual N ke temannya berinisial B dan pihak lainnya.

“Korban dikasih uang Rp700 ribu oleh B. Rp200 ribu dikasih ke DA, dan penuturan korban ada beberapa pihak lainnya, akan tetapi korban tidak tahu siapa, ” katanya.

Merasa tidak kuat, korban berinsial N melaporkan dugaan pelecehan seksual ke kerabatnya dan pihak LBH Biang Lampung sehingga kemudian DA dilaporkan ke polisi, kata Chandra.

“Kami minta karakter dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatannya, dan mendapatkan hukuman pemberatan, ” katanya.

“Masa bisa korban tinggal di vila pelaku, di mana pengawasannya? Semrawut masa orang model DA mampu menjadi sukarelawan atau pengabdi dalam P2TP2A yang seharusnya melindungi serta memberikan pelayanan kepada perempuan serta anak.

“Ini ada masalah di kelembagaan dimana tata dan orang-orang di P2TP2A harus diisi mereka yang berkualifikasi tentang perlindungan perempuan dan anak. Pelayanannya pun harus terintegrasi jangan cuma jargon-jargon saja ramah anak serta perempuan, ” tambah Chandra.

KPAI: P2TP2A problematis

Komisi Perlindungan Bujang Indonesia (KPAI) mencatat adanya urusan struktural di tubuh P2TP2A.

Berdasarkan hasil survei KPAI pada 2019 lalu, unit layanan rehabilitasi – yang salah satunya P2TP2A – bermasalah akibat tak adanya sistem standar yang pokok sehingga menyebabkan munculnya peluang penyelewengan di daerah.

“Hasilnya sumber daya manusia direkrut tidak maksimal dan tidak terlatih. Jumlah pekerja sosial, tenaga medis dan psikolog minim, ditambah sedang minimnya anggaran dan infrastruktur untuk mereka. Akibatnya terjadilah kasus seperti yang di Lampung. ” Kata pendahuluan komisioner KPAI Jasra Putra.

“Hampir 60% sebab yang disurvei tidak bisa menyambut tuntas dan tidak tuntasnya layanan rehabilitasi mereka karena tidak adanya standar penilaian, kemampuan orang yang rendah, ” katanya.

Sebab lain kasus N terjadi, tambah Jasra, akibat lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi Kementerian PPPA terhadap unit P2TP2A di daerah.

“Ini berlangsung hampir setengah tahun, apakah Kementerian PPPA melakukan evaluasi P2TP2A? Kalau tak berarti kecolongan karena tidak terpantau proses rehabilitasinya yang seharusnya menggali penderitaan korban malah berlanjut makin diduga dijual.

“Ini semua pihak dari daerah hingga pusat harus bertanggung jawab, jangan cuci tangan dengan menyalahkan bagian lain.

“Ini momen tepat bagi pemerintah melaksanakan evaluasi dan perbaikan sistem beserta meningkatkan layanan. Jangan sampai wadah rehabilitas yang harusnya aman menjadi predator itu sendiri untuk bujang. Jangan sampai kasus ini terjadi di tempat lain, ” katanya.

Kementerian PPPA minta pelaku dikebiri

Sementara itu, Kementerian PPPA meminta aparat penegak hukum memberikan balasan seberat-beratnya kepada DS.

“Pelaku bisa dijerat dengan mengacu Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan ancaman hingga dikebiri, ” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Pasal 81 ayat (3) sampai dengan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Sistem Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa jika pelaku merupakan negara yang menangani perlindungan anak maka ancaman pidananya diperberat 1/3 dibanding ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan sampai dengan mampu dikenai pidana tambahan berupa pemberitahuan identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Deputi Bagian Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, menjelaskan P2TP2A dibentuk oleh kepala daerah dan dilaksanakan secara beserta dengan melibatkan unsur masyarakat.

Kini Kementerian PPPA melaksanakan perbaikan sistem pelayanan sehingga penyedia layanan resmi perlindungan perempuan serta anak berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA).

“Ketika UPTD PPA dilaksanakan maka semua layanan harus terstandar mulai dari kelembagaan, SDM, fasilitas had metode layanannya, ” kata Nahar.

“Di urusan N, harusnya yang melayani itu UPTD PPA namun belum tersedia petugasnya di Lampung Timur jadi yang mengelola itu masyarakat dan P2TP2A, ” kata Nahar.

Kementerian PPPA juga cukup mengumpulkan informasi tentang kronologi kejadian untuk melihat dimana titik kelemahannya, apakah karena kelalaian atau dalam luar kontrol P2TP2A.

“Harusnya tidak terjadi karena seluruh instrumen itu mencegah terjadinya hal-hal ini, makanya kami sedang memeriksa info apakah ada kaitan di rangka melaksanakan fungsi atau pada rangka penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ” katanya.

Kasus kekerasan erotis meningkat

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merekam terjadi peningkatan kasus kekerasan seksi dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun 2016, LPSK menyambut 66 permohonan perlindungan terkait urusan kekerasan seksual. Jumlah itu terangkat menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018.

Kemudian di tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi ke angka 373. Memuncak pada 2020, ketika LPSK memberikan perlindungan kepada 501 korban.

“Ini seolah-olah gejala gunung es. Yang mengakar ke LPSK belum mencerminkan angka sesungguhnya di tingkat nasional. Kekerasan seksual muncul karena adanya relasi kekuasaan yang tidak imbang kurun pelaku dan korban. Seperti perhubungan antara guru dan murid, santri dan kyai, di gereja, memperlawankan kekuatan fisik. Dan pelaku merupakan orang dekat dengan korban, ” kata ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

  • Kisah gadis yang diperkosa ‘teman-teman ayahnya’ demi uang
  • Saat korban pemerkosaan melakukan pengguguran: Mengapa dipenjara dan bukan dikuatkan?

Hasto selalu menyampaikan kekecewaan terkait kejadian dengan menimpa N karena seharusnya objek mapun saksi yang mengalami mengguncangkan serius berada diperlindungan LPSK.

“Karena pemahaman dengan keliru terhadap rumah aman seperti semua itu rumah aman. Sendi aman dalam pengertian safe house LPSK yang mengelola, ” tambahnya.

LPSK, kata Hasto, menurunkan tim ke Kabupaten Terkatung-katung Timur untuk melakukan investigasi terpaut laporan dugaan kekerasan seksual itu. Lembaga itu berjanji akan berkoordinasi dengan lembaga dan instansi dengan terkait untuk membenahi pengelolaan vila aman agar kasus semacam tersebut tidak terulang.

Kasus kekerasan terhadap anak beberapa zaman belakangan ini mencuat ke jemaah.

Selain kasus yang menimpa N, terjadi pula kasus pelecehan puluhan anak di Kabupaten Tangerang. Kemudian terungkap selalu pelecehan terhadap puluhan anak yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Depok, Jawa Barat.