Covid-19 di Surabaya: Klaster RRI Surabaya tidak diumumkan ke publik untuk 'menjaga' privasi, epidemiolog: 'bisa perpanjang penularan'
News

Covid-19 di Surabaya: Klaster RRI Surabaya tidak diumumkan ke publik untuk ‘menjaga’ privasi, epidemiolog: ‘bisa perpanjang penularan’

Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Surabaya, Jawa Timur, “tidak menyebutkan” kepada publik mengenai bahan bahwa sebanyak tujuh pegawainya sempat terjangkit Covid-19.

Kepala RRI Surabaya mengatakan metode itu ditempuh untuk menjaga privasi, namun pakar epidemiologi mengatakan kalau kurangnya transparansi dari tempat kegiatan pegawai yang terkena Covid-19 bisa menghambat pelacakan kontak orang-orang tersebut, sehingga dapat “memperpanjang” penularan.

Pada Selasa (07/07), Daerah Jawa Timur mencatat 14. 578 kasus positif Covid-19. Dari jumlah itu, 6. 573 di antaranya berasal dari Kota Surabaya.

Menurut dokumen internal RRI Surabaya tertanggal 26 Juni 2020 yang dibaca BBC Indonesia, sebesar tujuh pegawai RRI Surabaya terjangkit Covid-19.

Jumlah itu merupakan peningkatan dari yang pernah diumumkan Gugus Tracing Penanganan Covid-19 Jawa Timur pada awal Mei. Ketika itu disebutkan ada dua pegawai RRI Surabaya yang positif Covid-19. Namun perkembangan jumlah pengidap virus corona dari klaster RRI Surabaya belum diumumkan lagi.

Kepala Lembaga Pancaran Publik RRI Surabaya, Sumarlina, mengecap data tersebut tidak diumumkan ke publik untuk menjaga privasi dan melindungi para pegawai tersebut.

Dia mengatakan hal tersebut dirasa penting lantaran pegawai RRI terkena Covid-19 pada awal-awal pandemi, Maret atau April, ketika stigma masyarakat terhadap pasien Covid-19 masih buruk.

“Kami tidak menyebutkan [ke publik] sebab secara psikologis itu kan besar kepada kondisi lingkungan sosial masing-masing penderita, ” kata Sumarlina saat dihubungi BBC Indonesia pada Selasa (06/07).

“Apalagi di awal-awal [pandemi], semua orang ketakutan, panik, ini harus dihindari. Tak boleh seperti itu. Tapi jika ada yang bertanya ke RRI, kami jawab. Tiap orang yang ke sini saya jawab, seperti [BBC] tanya, ‘RRI berapa yang terpapar Covid-19? ‘ Saya jawab, ‘sampai sekarang tujuh orang’. Tapi kalau di pancaran kami tidak umumkan seperti tersebut. ”

Kejadian senada dikatakan Direktur Utama RRI, Mohammad Rohanudin.

“Jadi bagi kami bukan soal keterbukaan publik, ini bukan perkara itu. Tapi bagaimana menjaga itu, supaya mereka sehat dan tidak mem- publish [data-data pegawai yang terkena Covid-19], sehingga menjaga pribadi-pribadi mereka, apalagi mereka dalam kejadian sakit dan sebagainya, ” ujar Mohamad.

Bagaimanapun, keputusan RRI Surabaya untuk tak mengungkap informasi soal hasil swab test dipertanyakan pegawai lembaga penyiaran umum tersebut. Menurut pegawai yang namanya enggan disebut itu, ketidakterbukaan fakta membuat ia “berprasangka sendiri. ”

Tujuh pegawai RRI Surabaya sempat positif Covid-19

Menurut Sumarlina, Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, ketujuh pegawai tersebut “bukan petugas lapangan, bukan penyiar, bukan reporter”. Mereka adalah pegawai teknik dan pegawai struktural, jelasnya.

Dia mengungkapkan saat tersebut lima pegawainya sudah pulih.

Adapun dua pegawai saat ini sedang menunggu buatan swab test terakhir, karena untuk dinyatakan sembuh pasien Covid-19 kudu menunjukkan tiga kali hasil negatif berdasarkan tes PCR atau ulangan swab.

“Dari [tujuh pegawai] yang dinyatakan positif, yang dua sekarang telah dalam tes swab terakhir, hasil swab test terakhirnya belum turun. Yang satu [mantan pasien Covid-19] adalah pegawai struktural, dan ini sudah ikut rapat [virtual], ” kata Sumarlina, yang menunjukkan komputernya kepada BBC Indonesia untuk membuktikan rapat virtual yang sedang diikutinya.

“Yang tujuh orang itu [tes Covid-19] secara mandiri semua karena itu merasa sakit, katanya dokter tersebut tipes dan sebagainya tapi tidak tahunya mereka positif [virus corona], ” ujar Sumarlina, seraya memasukkan bahwa mereka terkena virus corona di bulan “Maret atau April. ”

Buntut lantaran adanya pegawai yang positif terkena virus corona itu, RRI Surabaya menggelar “satu kali rapid test untuk sebagian karyawan, kemudian dua kala swab test massal” bagi seluruh personel atau staf yang bekerja pada sana, yang berjumlah 136 orang, kata Sumarlina.

Hasilnya, kata Sumarlina, “dari 136 semua hasilnya negatif, tinggal mulia orang yang belum terkonfirmasi. ”

Swab test massal tersebut dilakukan tanggal 26 Juni dan 6 Juli. Era itu RRI Surabaya berkoordinasi secara Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Rapid dan swab test massal tersebut adalah cara contact tracing yang dilakukan oleh Biro Kesehatan Surabaya begitu ditemukan tersedia pegawai RRI Surabaya yang tentu Covid-19, kata Sumarlina.

“Karena teman-teman itu tidak berkontak dengan siapa, tidak cakap terpapar di mana, makanya dinamakan klaster RRI setelah ada dua orang pertama [yang positif Covid-19 itu], ” ujar Sumarlina.

RRI Surabaya kini memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi semua karyawan dari tanggal 26 Juni sampai 12 Juli.

Menyoal keterbukaan informasi

Patuh seorang pegawai RRI Surabaya, buatan tes rapid tidak pernah diungkap kepada seluruh pegawai lembaga pancaran publik tersebut.

“Tes rapid itu awal bulan Juni, satu bulanan yang lalu, tersebut kami tunggu hasilnya tidak tersedia. Jadi kami sudah datang ke kantor [untuk menjalankan tes], kami tunggu hasilnya tidak ada, ” prawacana seorang sumber di RRI Surabaya, yang minta agar namanya tidak disebut, kepada wartawan Roni Fauzan di Surabaya yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

“Karena kami masih awam, [kami berpikir] kalau hasilnya positif pasti dihubungi. Jadi kami sangsi sendiri, antara teman-teman satu dengan yang lainnya, [apakah orang] ini positif atau tidak, ” imbuhnya.

“Ini sedang belum tahu hasil swab test kedua, ” katanya.

“Manajemen pun saya lihat, jawabannya juga kurang bisa memberikan tangkisan buat kami, saya agak kritis karena ini sudah masih dataran rendah pribadi. ”

Ia juga menyayangkan kenapa buatan swab test yang dilakukan di RRI Surabaya tidak diumumkan ke sesama karyawan, mengingat RRI Surabaya telah ditetapkan sebagai klaster penyebaran virus corona.

“Susah [bagi manajemen RRI] untuk sungguh-sungguh terbuka, tidak pernah ada terbit resmi dari manajemen, siapa yang sakit, siapa yang sedang dikarantina, atau apakah mereka sakitnya karena [virus] corona, tidak ada dari manajemen untuk mengantarkan [hal itu] ke publik jadi kondisinya seolah-olah tidak berlaku apa-apa, di RRI itu, ” katanya.

“Ini kan lembaga negara, lembaga publik. Kalau ada sesuatu yang tak beres kan berarti bisa mencederai negara itu sendiri. ”

Miftah Faridl, ketua Koalisi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya, mengatakan bahwa ketidakterbukaan informasi menimpa data penderita Covid-19, terutama yang bekerja di media adalah ‘hal yang keliru. ‘

“Seharusnya, apalagi ini media, [mereka] mau terbuka bagaimana kondisi yang ada dalam pejabat tersebut. Karena sekali lagi, kalau kita terus menutupi masalah Covid-19 ini, ini akan menjadi perkara pribadi, masalah individu. Sehingga menimbulkan stigma, stereotype, dampak psikologis yang buruk bagi orang yang membawa virus ini, ” kata Miftah pada wartawan Roni Fauzan.

“Ini berbicara soal aturan kesehatan protokol keselamatan bersama. Kudu terbuka. Saya pikir ini bukan sesuatu aib, ini demi kesejahteraan. ”

‘Bisa memperpanjang penularan’

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Laura Navika Yamani, mengatakan kalau secara umum kejujuran pasien Covid-19 soal riwayat aktivitasnya adalah pokok bagi kesuksesan contact tracing guna mengurangi penyebaran virus corona.

“Kalau [informasi] ditutup ‘kan berarti tidak bisa contact tracing , kalau dari sisi epidemiologis, larangan tracing itu ketika kasus itu tak diungkap atau tidak jujur menghantam keberadaan kasus positifnya. Ini mampu memperpanjang penularan, ” kata Laura.

“Ketika terlihat banyak kasus di lingkungan kegiatan, otomatis kita tidak perlu terang asalnya dari mana, tapi dengan perlu kita waspadai adalah adanya klaster dari tempat itu.

“Walaupun sumbernya bukan lantaran situ, tapi sudah terjadi penyaluran di daerah itu, artinya tempat kerja harus aware , siapapun yang kontak dengan kasus positif ini harus ditemukan, kemudian tracing , bukan hanya staf RRI [Surabaya] saja, tapi menjalar ke keluarganya, dan aktivitas barang apa saja yang dia lakukan dalam kurun waktu 14 hari final, ” jelasnya.

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya pada April lalu buat membuka segala informasi yang berselirat dengan penanganan virus corona,

“Jangan ada dengan menganggap lagi kita menutupi. Tak ada sejak awal kita memendam masalah-masalah yang ada, ” kata pendahuluan Jokowi saat rapat kabinet terpatok saat itu.

Hal itu diutarakan Jokowi setelah ia mengatakan di awal pandemi Maret lalu bahwa beberapa bukti dan informasi terkait penyebaran virus corona tidak diungkap ke publik karena “kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di umum. ”