RUU HIP menjadi RUU PIP, pengurus Muhammadiyah: 'Kalau substansinya sama, tersebut membohongi rakyat'
News

RUU HIP menjadi RUU PIP, pengurus Muhammadiyah: ‘Kalau substansinya sama, tersebut membohongi rakyat’

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju untuk mengubah Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Pancasila menjadi RUU Pembinaan Haluan Pancasila (PIP).

Namun keputusan itu dinilai tidak menjawab tuntutan masyarakat yang menodong RUU itu dicabut dan tak dibahas di DPR.

“Kita menginginkan RUU itu dicabut, tidak dilanjutkan dan tidak menganti judul. Saya kira dengan mengganti judul tapi substansi masih tentu, itu kan sama saja secara membohongi rakyat, ” kata Pemimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Selasa (30/06).

Golongan Demokrat juga mengusulkan, jika RUU HIP diubah menjadi RUU PIP maka harus melalui proses sebab awal dan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan publik.

Pengamat politik menilai “berkerasnya” PDIP mengegolkan ini tidak lepas dari tujuan untuk mengeklaim sebagai satu-satunya partai yang memperjuangkan haluan Pancasila dan penerus gagasan Presiden Indonesia pertama, Soekarno.

Dengan tidak menarik RUU itu maka gelombang penolakan dibanding masyarakat masih akan terus berlaku, tambah pengamat politik.

‘Membohongi rakyat’

Ormas Islam Muhammadiyah meminta agar RUU HIP dibatalkan, bukannya dilanjutkan secara menganti nama menjadi RUU PIP.

“Kalau substansi masih tetap sama itu membentuk sama saja dengan membohongi rakyat karena Pancasila itu sudah final. Tidak usah diotak-atik lagi, sekarang fokus saja pada masalah bagaimana pelaksanaan dari Pancasila itu di dalam berbangsa dan bernegara, ” sirih Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad kepada wartawaan BBC News Indonesia Raja Eben.

Menurut Muhammadiyah, Pancasila mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat yang diatur mulai dari Peraturan Dasar 1945 dan turunannya.

  • Pemilu 2019: ‘Pertarungan Pancasila vs khilafah’ laku karena pemilih ‘belum rasional’
  • Pancasila: Mengapa siswa jadi wajib nyanyikan Indonesia Raya?

Kenapa RUU HIP menetapkan dibatalkan? Karena banyak penjelasan di dalam RUU tersebut yang bermasalah, kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Tidak hanya tentang upaya mereduksi lima sila di Pancasila menjadi satu sila yang tercantum dalam Urusan 7, dan tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembatalan PKI sebagai konsiderans “mengingat”, namun juga bagian tentang penjelasan dari Pancasila dan tujuan RUU itu.

“Seharusnya DPR khususnya PDIP memahami situasi spirit bangsa Indonesia dan hendaknya tak memaksakan kehendaknya dengan terus menganjurkan RUU yang saya menduga berpotensi sangat kuat mendapatkan reaksi berlelah-lelah dari masyarakat, ” kata Mu’ti.

Mengapa sekarang siap RUU PIP?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa RUU HIP diusulkan oleh PDIP.

Setelah beraneka macam penolakan datang, PDIP kini akur mengubah RUU HIP menjadi RUU PIP.

“Pramuka saja itu ada UU-nya, dokumen nasional ada UU-nya, BNN tersebut ada UU-nya. Masa kita tidak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia, ” sebutan Hasto.

RUU PIP disebut akan menjadi instrumen hukum dalam memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang pemimpin dewan pengarahnya dijabat oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP), ” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lewat keterangan terekam, Sabtu (27/6).

RUU PIP nantinya akan mengatur mengenai fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Saat ini BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 sehingga dapat dengan mudah dibubarkan sebab presiden.

Kembali, Hasto mencurigai ada kepentingan kebijakan yang melabeli PDIP seolah-olah bakal membangkitkan komunisme.

“Kita PDIP paling kokoh di jalan Pancasila, kita tidak mungkin mengubah Pancasila karena Pancasila digali oleh Bung Karno, ” katanya.

PDIP kendati membukan dialog dan musyawarah pada membahas RUU PIP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah membatalkan untuk menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR, “dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih penuh berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat, kata pendahuluan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

‘Kembali ke proses awal’

Anggota Baleg DPR lantaran Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut tidak bisa dengan gampang RUU HIP diubah menjadi RUU PIP dan masih masuk di Program Legislasi Nasional RUU Pengutamaan 2020.

“Semestinya dicabut dulu (RUU HIP), lalu memulai lagi masukan (RUU PIP) ke prolegnas prioritas dan wajib ada naskah akademik, dikonsultasikan kepada publik, kemudian menjadi draf RUU.

“Polemik yang menyembul karena urusan substansi kemudian solusinya mengganti judul, rasanya agak aneh, ” kata Herman.

Mengapa PDIP ‘berkeras’ golkan RUU ini?

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Bujang Komarudin, melihat bahwa RUU HIP atau PIP adalah bentuk peneguhan eksistensi secara politik.

“PDIP ingin menunjukan jadi partai pemenang, partai besar, & ini adalah kesempatan mereka untuk memberikan legacy terkait dengan ideologi, ” katanya.

Apakah RUU ini merupakan langkah kebijakan untuk memperkuat dukungan dalam bertemu pemilu selanjutnya? Menurut Ujang tak.

Sebaliknya, perlawanan yang besar dari masyarakat kepada RUU HIP berpotensi meruntuhkan pertolongan elektoral kepada PDIP.

Ujang pun menambahkan, jika PDIP tetap berkeras melanjutkan pembahasan RUU PIP maka gelombang protes mau terjadi lagi di masyarakat, makin berpotensi lebih besar.

Wakil Ketua Pusat Kupasan Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah memandang alasan PDIP “berkeras” mengegolkan RUU ini adalah bentuk klaim ideologis bahwa PDIP adalah satu-satunya partai penerus gagasan Soekarno

Salah kaprah memahami Pancasila

Hurriyah melanjutkan terdapat dua poin yang keliru ditunjukan PDIP serta koalisi pendukung di DPR pada memandang Pancasila dan RUU HIP.

Pertama adalah pemahaman yang salah para politisi dalam mendudukan fungsi dan letak Pancasila sebagai sebuah ideologi warga.

“Pancasila itu ideologi yang sifatnya konsensus, berarti disepakati bersama sehingga menjadi paham terbuka yang mengakomodasi semua elemen baik agama, ideologi sosialisme, demokrasi, marhenisme.

“Tapi lalu di era Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tertutup yang dipakai sebagai alat pengebuk, pengatur temperamen masyarakat.

“Cara pandang ini yang ditunjukan para politisi sekarang bahwa Pancasila jadi pengatur masyarakat. Sehingga Pancasila tampak seperti ingin dikembalikan sebagai media pengatur perilaku masyarakat yang cocok dengan Orde Baru. Harusnya Pancasila ini menjadi dasar berperilaku bagi negara dan masyarakat, bukan pengelola, ” katanya.

Kedua adalah RUU ini dibahas di saat masyarakat berjuang bertemu pandemi Covid-19 dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berjuang pada rumah sakit, dan dampak lainnya.

“Ini bagaikan mengajak orang untuk menikmati tipuan biola saat kapal Titanic tenggelam. Ini sangat tidak relevan taat saya, ” katanya.