Aneksasi Israel, 'babak kejayaan zionis': 'Masa kritis' Indonesia mencari dukungan perlawanan di tengah rencana perluasan permukiman Yahudi
News

Aneksasi Israel, ‘babak kejayaan zionis’: ‘Masa kritis’ Indonesia mencari dukungan perlawanan di tengah rencana perluasan permukiman Yahudi

Langkah Indonesia kembali menganjurkan masyarakat internasional untuk menolak aneksasi Israel atas sektiar 30% provinsi Tepi Barat, Palestina, disebut Departemen Luar Negeri sebagai langkah di masa kritis, menjelang rencana itu diajukan ke parlemen Israel di dalam 1 Juli mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Jati Teuku Faizasyah mengatakan pernyataan Indonesia yang menekankan kembali penolakan arah aneksasi dan seruan mengajak klub internasional, termasuk Amerika Serikat, diperuntukkan untuk membangun kesadaran bersama.

“Sekarang ini masa critical time, (masa kritis) kita tidak bisa melakukan sendiri, jadi kita membuat kebersamaan internasional untuk juga menegah dan kita mencatat mayoritas negara dunia menentang rencana itu, ” katanya.

Jika penolakan masif dinyatakan oleh mayoritas negeri maka diharapkan akan mampu membiarkan rencana itu, tambah Faizasyah.

“Kita menyampaikan suruhan juga ke negara sahabat termasuk Amerika Serikat, bahwa jika tersebut terjadi akan merusak martabat PBB dan DK PBB itu sendiri, ” katanya.

Di dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan Bon Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (24/06), Menteri Luar Negeri Nusantara Retno Marsudi menjelaskan pencaplokan oleh Israel harus ditolak karena menentang hukum internasional dan merusak segenap prospek perdamaian yang sudah serta sedang dilakukan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah yang muncul dari rencana perdamaian Presiden Donald Trump, akan menggaris bawahi “babak kemajuan dalam sejarah Zionis”.

Pihak Palestina menyatakan menarik seluruh perjanjian sebelumnya, karena bagi itu hilangnya daerah yang diduduki tersebut merupakan pukulan berat bagi mimpi untuk mewujukan negara tersendiri pada masa depan.

Sementara pihak internasional banyak yang khawatir untuk apa yang mereka lihat jadi pelanggaran hukum internasional dan itu juga memperingatkan langkah itu hendak semakin membuat ketegangan semakin panas.

Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi memprediksi bakal cukup sulit bagi Indonesia untuk mempengaruhi rencana aneksasi Israel dengan mendapat dukungan tidak terbatas sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dengan pengganggu ini, kata Hasibullah, langkah yang perlu dilakukan adalah melobi serta mengumpulkan dukungan banyak negara, tercatat Amerika Serikat sendiri.

Karena walaupun banyak negara menolak aneksasi Israel, namun Amerika memveto, maka langkah yang dilakukan menjadi sia-sia.

“Bisa meyakinkan dan melobi Amerika misalnya, yang menjelma pendukung terbesar Israel. Secara matematika realistis agak berat dan perkiraan pesimis. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia kebijakan, ” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth yang mengatakan sikap Indonesia berpeluang untuk tidak diindahkan sebab Israel.

“Karena posisi Indonesia tidak strategis untuk Israel. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik sehingga posisinya tidak sebanding, ” katanya.

Makin kata Adriana, konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung lama, serta melibatkan banyak pihak serta banyak kepentingan.

Namun walaupun demikian, peluang batalnya penguasaan Israel masih ada di tengah proses politik yang dinamis.

Rencana Israel tersebut mendapat banyak penolakan termasuk sejak lebih 1. 000 anggota dewan perwakilan rakyat dari 25 negara Eropa yang menandatangani surat berisi penolakan bersusah-susah.

Surat yang diteken oleh para anggota parlemen, termasuk 240 anggota parlemen Inggris, menetapkan sejumlah “kekhawatiran serius” terkait program Israel dan menyerukan perlunya “konsekuensi yang sepadan”.

Tiga alasan pencaplokan harus ditolak

“Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM serta situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi kala depan bangsa Palestina, ” kata Menlu Retno Masudi.

Retno Marsudi menjelaskan tiga tanda mengapa Indonesia dan juga bangsa internasional harus menolak rencana penguasaan Israel.

Perdana, rencana itu merupakan pelanggaran asas internasional. Jika dibiarkan, kata Retno, akan menimbulkan preseden bahwa penguasan wilayah dengan cara aneksasi berlaku dalam hukum internasional.

Kedua, rencana ini merupakan teguran bagi kredibilitas dan legitimasi Jawatan Keamanan PBB di mata dunia internasional. Untuk itu, Retno meminta DK PBB untuk cepat menjemput langkah cepat.

Ketiga, penguasaan akan merusk seluruh proses perbaikan yang sudah dan sedang dilakukan bagi dua negara, dan selalu menciptakan instabilitas di Kawasan & dunia.

Beserta Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan Dewan Kebahagiaan PBB di tingkat menteri, berperan membahas rencana aneksasi Israel.

Pertemuan pada Rabu (24/06) dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Sungguh Negeri Palestina, dan Menteri Sungguh Negeri dari beberapa negara anggota DK PBB.

Dukungan pribumi Indonesia

Di dalam daerah, penentangan Indonesia terkait aneksasi Israel ini, disebut NU perlu terus dilakukan pemerintah, terutama di daerah konflik, seperti Palestina.

“Mengapresiasi dan mendukung keputusan pendirian dan upaya yang dilakukan sebab Pemerintah Indonesia terkait rencana aneksasi Israel. Kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya penting guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina, ” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Tinggi Nahdlatul Ulama A Helmy Faishal Zaini.

Helmy menambahkan NU mendukung tiga agenda istimewa terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk biasa Palestina, memulihkan kondisi sosial kebijakan, dan juga mengupayakan perdamaian jarang Israel dan Palestina.

Di sisi lain, pengamat kebijakan internasional dari LIPI, Adriana Elisabeth memandang terdapat dua pesan yang ingin disampaikan pemerintah Indonesia di pernyataan ini.

Pertama, pesannya ditujukan kepada kelompok internasional bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan hak asasi manusia dan perbaikan dunia, khususnya dalam hak awak Palestina.

“Kedua, pesan ke dalam negeri, yakni meredakan kelompok-kelompok tertentu yang memasang isu agama untuk menganggu pemerintahan hari ini dengan menggunakan permusuhan Palestina dan Israel, ” introduksi Adriana.

Kontradiktif sikap Indonesia

Selain itu, sikap pemerintah Indonesia tersebut, menurut Adriana juga menunjukan inkonsistensi dan kontradiktif dalam menjunjung luhur HAM dan perdamaian.

“Sikap tegas dan jantan ditunjukan pemerintah ke mata dunia dengan membela hak Palestina. Tetapi menjadi kontradiktif di dalam jati, terutama dalam konteks Papua yang memperjuangkan HAM dan keadilan, serta dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak tuntas, ” katanya.

Untuk tersebut kata Adriana, pemerintah juga kudu konsisten menyelesaikan segala bentuk perkiraan pelanggaran HAM masa lalu dan kepada warga Papua.

Aneksasi 30 % wilayah Sembiran Barat

Israel berencana untuk mencaplok Lembah Yordania & wilayah sepanjang Laut Mati bagian utara yang meliputi 30% daerah di Tepi Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai arah dari negara merdeka di kala depan.

Bedasarkan kata sepakat pembagian kekuasaan pembentukan pemerintah Israel yang sekarang, aneksasi ini mampu diajukan ke parlemen pada agenda 1 Juli untuk diputuskan melalui pemungutan suara.

Order ini dipimpin oleh Perdana Gajah Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian wilayah Tepi Barat yang telah didirikan permukiman-permukiman Yahudi.

Langkah Israel itu sejalan dengan prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada kerangka “Visi Perdamaian” – rancangan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina dengan diumumkan Januari lalu.