Permusuhan Timur Tengah: Rencana Israel caplok Tepi Barat ditolak oleh 1
News

Permusuhan Timur Tengah: Rencana Israel caplok Tepi Barat ditolak oleh 1. 000 anggota parlemen negara-negara Eropa

Lebih dari 1. 000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa menandatangani surat berisi penolakan cepat atas rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah yang didudukinya dalam Tepi Barat.

Surat yang diteken oleh para anggota parlemen, termasuk 240 anggota parlemen Inggris, mengangkat sejumlah “kekhawatiran serius” terkait rencana Israel & menyerukan perlunya “konsekuensi yang sepadan”.

Kedutaan Besar Israel di London menolak memberikan catatan terkait surat anggota parlemen Eropa itu.

Surat itu diterbitkan di sejumlah surat informasi, seminggu sebelum proses aneksasi dimulai.

Bedasarkan suara pembagian kekuasaan pembentukan pemerintah Israel yang sekarang, aneksasi ini bisa diajukan ke parlemen pada agenda 1 Juli untuk diputuskan lewat pemungutan suara.

Proyek ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian provinsi Tepi Barat yang telah dibangun permukiman-permukiman Yahudi.

Kalau disetujui, rencana ini akan mencakup 30% dari luas wilayah Sembiran Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Langkah Israel itu sepakat dengan prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka “Visi Perdamaian” – rencana untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang diumumkan Januari lalu.

‘Fatal bagi prospek perdamaian’

Surat para anggota parlemen dari negara-negara Eropa, yang ditujukan kepada kementerian luar negeri negara-negara Eropa, memperingatkan bahwa pencaplokan sepihak wilayah Sembiran Barat bisa berakibat “fatal bagi prospek perdamaian Israel-Palestina dan mau menentang norma paling dasar dengan menjadi panduan hubungan internasional”.

Aksi mereka, menurut kuli BBC di Yerusalem Tom Bateman, menunjukkan adanya peningkatan tekanan global terhadap rencana Israel yang mendapat dorongan dari rencana Presiden Trump.

Mereka memperingatkan langkah Israel itu bisa “berpotensi menggoyah” kawasan.

Di antara yang menandatangani tulisan itu adalah Lord Howard sebab Partai Konservatif Inggris, Wakil Ketua sub-Komite Keamanan Parlemen Prancis, Nathalie Loiseau, dan Wakil Ketua Dewan perwakilan rakyat Eropa, Fabio Massimo Castaldo.

‘Kontrol permanen’

Surat itu ditangani oleh mantan Ketua Parlemen Israel, Avraham Burg, bersama dengan tiga arsitek Israel yang selama ini membantu solusi dua negara, yaitu negara Palestina di Tepi Barat yang berdampingan dengan Israel.

Dalam surat disebutkan kalau Presiden Trump mempromosikan “pada dasarnya kontrol Israel secara permanen pada wilayah Palestina yang terpecah-pecah jadi menjadikan Palestina tanpa kedaulatan daerah dan memberikan lampu hijau bagi Israel untuk secara sepihak mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat”.

Diperingatkan pula secara membiarkan aneksasi “tanpa penentangan” oleh sebab itu langkah itu akan mendorong negara-negara lain yang punya klaim nasional untuk “mengabaikan prinsip dasar lembaga internasional”.

Namun surat itu tidak sampai secara tegas menyerukan sanksi terhadap Israel jika negara itu benar-benar mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

‘Solusi realistis’

Duta Besar Israel untuk AS, Ron Dermer, pada Jumat lalu (19/06) menulis bahwa Israel “berencana memperluas kedaulatan ke wilayah-wilayah yang akan tetap menjadi arah Israel dalam kerangka perjanjian perdamaian realistik apapun”.

Dikatakannya Israel tidak akan meluluskan wilayah yang berdasarkan prakarsa Kepala Trump ditujukan untuk wilayah negeri Palestina di masa depan dan tidak akan berkomitmen membangun kawasan di daerah-daerah tersebut di tahun-tahun mendatang.

Baik Israel maupun Amerika Serikat menyebut program itu sebagai solusi dua negeri yang “realistis”.

“Kami berharap rencana ini akan mewujudkan Palestina yakin bahwa penolakan semasa satu abad lagi adalah strategi yang salah dan bahwa warga Yahudi akan kekal. ”

Pihak Palestina serta-merta menentang rencana Trump dan memboikot ikatan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Sekitar 430. 000 orang Yahudi menempati 130 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 ketika terjadi Perang Timur Sedang.

Permukiman tersebut pada umumnya dianggap ilegal berdasarkan asas internasional, walaupun Israel – serta Amerika Serikat di bawah Pemimpin Trump- menyangkalnya.