Haji: Pemerintah Arab Saudi putuskan haji tetap diselenggarakan dengan jumlah perhimpunan yang terbatas
News

Haji: Pemerintah Arab Saudi putuskan haji tetap diselenggarakan dengan jumlah perhimpunan yang terbatas

Pemerintah Arab Saudi pada Senin (22/06) mengumumkan ibadah haji tahun ini akan tetap diselenggarakan dan akan dimulai di dalam akhir Juli.

Namun jumlah jemaah yang diizinkan melakukan ibadah ini akan dibatasi karena wabah virus corona.

Kementeriaan Luar Negeri Saudi mengatakan jemaah dari sejumlah negara dengan saat ini telah berada di Saudi akan dibolehkan untuk melaksanakan haji.

Dikatakan bahwa haji tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Biasanya, dalam situasi wajar, ibadah haji diikuti oleh lebih dari dua juta orang.

Wabah Covid-19 sudah memicu sejumlah negara untuk membekukan pengiriman jemaah haji tahun ini.

Di Indonesia, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah biar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada para calon jemaah haji setelah memutuskan untuk tidak memberangkatkan kontingen haji tahun ini.

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah menyatakan kesimpulan pembatalan tersebut perlu dikawal, khususnya terkait pengembalian nilai manfaat untuk pelunasan biaya perjalanan haji (BIPI) dan pengembalian dokumen calon publik.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak berangkat, awut-awutan pengembalian uang berlarut-larut bahkan salinan mereka hilang, ” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Berharap menuju tahun depan

Mengenai pengamat haji dan umrah sebab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengingatkan pemerintah agar meyakinkan bahwa jemaah haji tahun tersebut dapat berangkat tahun depan.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, untuk melindungi calon publik haji dan petugas dari paparan Covid-19.

Sejumlah calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut dan telah menunggu putaran haji selama bertahun-tahun, merasa kecewa dengan keputusan pemerintah melalui Departemen Agama yang membatalkan keberangkatan himpunan haji Indonesia tahun 2020.

“Saya kecewa dengan keputusan itu tapi mau bagaimana sedang? Manusia yang merencanakan, Yang Sungguh Kuasa yang menentukan.

“Saya berharap masih sehat, dikasih kekuatan, dan kesehatan sehingga tahun depan bisa berangkat haji, ” kata Atim calon jemaah haji dari Karawang yang telah menunggu giliran menunaikan ibadah haji selama delapan tahun kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (02/06).

Jemaah asing yang juga telah menunggu semasa delapan tahun untuk berangkat haji, Slamet Riyadi, tidak bisa menyumbat kesedihannya. Apalagi ia telah menyiapkan semuanya, mulai dari kesehatan, pakaian, hingga perbekalan.

“Mudah-mudahan tahun depan [virus corona] cepat berlalu. Kita semua dikasih kesehatan, panjang umur dan dengan ditunda sekarang mungkin tahun aliran bisa bareng-bareng lagi berangkat, ” kata Slamet yang kini telah berusia 64 tahun.

Sementara itu pengusaha dan uni penyelanggara haji dan umrah berharap agar pemerintah mempertimbangkan untuk dapat membuka pintu haji khusus.

Ratusan ribu calon jemaah haji asal Indonesia gagal meninggalkan

Terdapat sekitar 221. 000 calon jemaah haji pokok Indonesia tahun 2020 yang batal berangkat ke Arab Saudi. Kaum dari mereka mengungkapkan rasa kekecewaan.

“Kecewa sekali. Bapak delapan tahun menunggunya. Tiba-tiba tahun ini ada musibah bagaikan ini. Tidak bisa digambarkan, bapak sedih, ” kata Slamet Riyadi, salah seorang calon jemaah haji.

Sementara itu Memed, calon jemaah haji dari Karawang, Jawa Barat, memahami alasan pemerintah membatalkan haji.

Ia tidak bisa membayangkan akan ada hampir satu juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul sehingga mustahil menerapkan protokol kesehatan dan tidak terpapar virus corona.

“Tapi yang saya kecewa kenapa zaman pembatalannya mepet sekali dan diundur-undur. Kami jadi bimbang dan ada yang sudah melakukan pengajian & doa, namun tidak jadi menuju. Kerugian material tidak ada akan tetapi lebih ke tekanan mental, ” kata Memed yang mendaftar haji pada tahun 2013.

Calon jemaah lainnya, Ikhsan, sudah mempersiapkan hati dan legowo secara keputusan pembatalan tersebut.

“50% berharap pergi, 50% khawatir dengan kondisi di sana bagaimana nanti.

“Berangkat tidaknya tersebut adalah panggilan dari Allah. Haji itu banyak duit juga bisa tidak berangkat, dan tidak tersedia duit juga bisa berangkat. Jadi saya ikhlas Mas, ” sekapur Ikhsan yang telah menunggu menuju haji dari tahun 2015 memakai jalur haji khusus.

Ia pun berharap tahun pendahuluan wabah virus corona akan menghilang dan seluruh jemaah haji sanggup melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar.

Pengusaha haji dan umrah: ‘Kami berharap catu khusus dibuka’

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Haji serta Umrah, Mucharom, berharap agar negeri tetap membuka koridor pada haji khusus, yaitu bagi mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

“Kegiatan umrah sudah meninggalkan sejak akhir Februari lalu, serta sekarang haji dibatalkan. Kami berniat haji khusus dibuka agar kami masih bisa hidup dalam mencari jalan dan tidak mengalami kerugian setidaknya dalam persiapan yang sudah berlangsung” kata Mucharom.

Mucharom menambahkan, pengusaha haji dan umrah telah mengeluarkan biaya deposito untuk akomodasi dan transportasi bagi pengoperasian haji tahun ini. Terlebih lagi, pengusaha tetap harus mengeluarkan bea untuk mengaji pegawai, dan ongkos kantor.

Menurutnya kolom haji khusus perlu dibuka di dalam rangka mendorong kebijakan Presiden Jokowi mendorong perekonomian di dunia wisata, salah satunya wisata religi haji.

Sekretaris Jenderal Uni Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah atau AMPHURI, Firman M Nur, berharap agar pemerintah memperhatikan nasib pengusaha usai memutuskan pembatalan haji.

“Tahun 2020 awak tidak melaksanan usaha sama sekali, umrah ditutup dan haji serupa. Untuk itu kami minta perhatian agar diberikan stimulus supaya bisa bertahan hingga tahun depan, ” kata Firman.

AMPHURI yang menaungi 455 pengusaha haji dan umrah kini telah melakukan dialog dengan para anggota untuk melaksanakan usaha alternatif agar dapat membentengi keuangan perusahaan, salah satunya ialah dengan bisnis korma.

Alasan pemerintah batalkan haji

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan keputusan ini diambil karena hingga awal Juni belum ada resmi dari pemerintah Arab Saudi, padahal gelombang pertama ibadah haji dari Indonesia diberangkatkan dalam 26 Juni mendatang.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, negeri memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 2020, ” ujar Fachrul Razi dalam konferensi pers, Selasa (02/06).

Kesimpulan ini disebutnya “pahit dan sulit”, sebab di satu sisi pemerintah telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tahun ini, tapi di sisi lain pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji.

Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan pemerintahdi masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terhambat jika haji diselenggarakan masih dalam situasi bertambahnya kasus Covid-19 dalam Arab Saudi dan juga dalam Indonesia.

“Keputusan yang pahit ini kita yakini menyesatkan tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita seluruh, ” kata dia.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah melalui kajian yang sangat mendalam, karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negeri di dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, ” imbuhnya lalu.

Dia membaca pandemi Covid-19 yang sejak depan Maret melanda Indonesia, telah berdampak pada aspek kehidupan, termasuk pelayanan sosial keagamaan di bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama kemudian membentuk Was-was Krisis Haji 2020, yang diberi mandat untuk merancang, menyusun serta mengoordinasikan mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Maka April, tiga skema penyelanggaraan haji disiapkan, yakni:

  • Haji diselenggarakan secara normal bertemu catu
  • Haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota
  • Penyelenggaraan haji tahun tersebut dibatalkan

Memasuki kamar Mei, tim fokus mematangkan dua opsi saja: pembatasan kurang lebih 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Pokok tanggal 26 Juni disepakati pemberangkatan awal haji Indonesia, Fachrul melahirkan pihaknya terpaksa “menghitung mundur kelengkapan waktu pemberangkatan jemaah dengan seluruh proses dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak kunjung membuka akses jemaah haji lantaran negara manapun, akibatnya pemerintah tak mungkinlagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Calon jemaah haji 2020 otomatis ke 2021

Menteri Keyakinan Fachrul Razi menjelaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tidak hanya bagi mereka yang memakai kuota haji, baik yang reguler dan khusus, tapi juga itu yang menggunakan visa haji undangan dan visa khusus.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Bersamaan keluarnya pembatalan ibadah haji, sendat Fachrul Razi, jemaah haji reguler dan khusus yang telah menutup biaya perjalanan haji atau BIPI tahun ini, akan menjadi kelompok haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh badan keuangan haji. Nilai manfaatnya akan diberikan sebab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada jemaah haji paling perlahan-lahan 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021, ” jelasnya.

Dia menggaris bawahi bahwa nilai kebaikan ini akan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI berbeda, dengan nilai yang paling aib sekitar Rp6 juta untuk perkumpulan di Aceh dengan uang membuang Rp25 juta.

Namun yang tertinggi Rp16juta untuk pemberangkatan dari Makassar.

“Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu saya garis bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan tetapi, setoran pelunasan BIPI itu juga bisa diminta balik oleh jemaah haji jika dasar diperlukan, kata dia.

Komnas Haji: Pengawasan pengembalian kekayaan dan dokumen jemaah

Komisi Nasional (Komnas) Haji serta Umrah mendukung keputusan pemerintah membekukan haji tahun ini. Namun, kesimpulan tersebut perlu dikawal khususnya merupakan pengembalian nilai manfaat atas pelunasan BIPI dan pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan datang mereka sudah kecewa tidak meninggalkan, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang. Itu tidak boleh terjadi. Kami akan kawal tranparansi pengelolaan uang pelunasan dikembalikan secara patut dan tidak merepotkan jemaah, termasuk dokumen, ” kata pendahuluan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 220. 000 orang. Jika haji diizinkan, sirih Mustolih maka akan berpotensi membentuk klaster haji dalam penuluran virus corona.

“Tapi kebijaksanaan ini akan membuat calon massa ada yang tidak senang. Untuk itu, Kemenag harus aktif menyerahkan pemahaman ke jamaah melalui para kyai dan ustad yang menjelma pembimbing jamaah agar mereka tenang dan ikhlas, lalu ke MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam, ” katanya.

Maksudnya kata Mustolih adalah untuk memberikan pemahaman bahwa keputusan itu demi keselamatan seluruh calon Jemaah.

Konsekuensi pembatalan yang diperhatikan pemerintah

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, memperhitungkan terdapat beberapa poin yang menetapkan diperhatikan pemerintah sebagai konsekuensi sejak pembatalan haji.

Prima adalah memastikan bahwa jemaah haji tahun ini dapat berangkat tarikh depan.

Kedua memperhatikan para pengusaha haji dan umrah yang telah mengeluarkan uang untuk penyelenggaraan haji 2020 dengan pihak dari Arab Saudi.

“Lalu menjalin komunikasi ke publik secara baik dan menyampaikan seluruh jalan informasi dengan transparan dan terkuak, ” kata Dadi.

Berdasar kajian literatur dan data tentang pandemi di masa semrawut, didapat fakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang mana puluhan ribu menjadi korban.

Menteri Agama Fachrul menjelaskan Arab Saudi pernah mengunci ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia juga sudah menutup karena pertimbangan agresi Belanda pada tahun 1946, 1947, serta 1948, ” kata Fachrul.
Data HK