Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan 'tak kunjung tersedia', Perludem: 'Harus ditunda, jika APD tak tersedia'
News

Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan ‘tak kunjung tersedia’, Perludem: ‘Harus ditunda, jika APD tak tersedia’

Tahapan pemilihan kepala daerah pada Indonesua akan kembali dimulai 24 Juni mendatang.

Para petugas dijadwalkan memeriksa data dukungan untuk bakal calon peserta pilkada dari jalur perseorangan.

Namun sepekan sebelum tahapan itu bergulir, alat pelindung muncul (APD) untuk panitia pemungutan bahana (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di berbagai daerah belum tersedia.

Alasannya, sekapur KPU di tingkat lokal, anggaran pembelian APD dari ABPN belum cair. Jika persoalan ini tak segera tuntas, menurut pengamat, tingkatan pilkada semestinya diundur demi kesejahteraan petugas dan pemilih.

Ade Ichwan, seorang PPK dalam Kota Cilegon, Banten, mengaku belum mendapat kejelasan tentang APD yang akan digunakannya saat menjalankan testimoni faktual, 24 Juni mendatang.

Kalaupun pihak KPU akhirnya tidak menyediakan APD, Ade berencana menggunakan kocek pribadi untuk membeli masker dan alat pelindung lainnya.

“Kalau harganya masih terjangkau, saya tidak terlalu keberatan, kan untuk penjaga diri sendiri juga, ” ujarnya, Selasa (16/06), kepada Yandi Delastama, wartawan di Banten yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

“Kalau sudah diwajibkan menggunakan tersebut dan harus mengeluarkan biaya sendiri, harus gimana lagi? ”

“Mau ada anggaran ataupun tidak, itu sudah risiko menjadi PPS. Jadi harus menyediakan buat keselamatan sendiri, ” tuturnya.

‘Saya keberatan kalau kudu beli sendiri’

Tatkala itu, Hani, seorang PPS pada kota Cilegon, Banten, menyebut KPU wajib menyediakan APD untuknya. Dia menyebut petugas di lapangan sepatutnya sangat rentan terpapar Covid-19.

“Ini kan kegiatan buat kepentingan bersama, saya tentu penolakan kalau harus beli sendiri, ” kata Hani.

“Saya bekerja untuk kelancaran pilkada. Kalau beli APD sendiri, saya dapat dana dari mana jika bukan dari KPU? ” ucapnya.

KPU Banten ‘jamin’ cara pelindung akan tersedia

Tidak kunjung cairnya alokasi sedekah dari APBN disebut anggota KPU Banten, Eka Satialaksmana, menghambat pembelian APD.

Walaupun begitu, Eka menjamin alat penjaga itu akan tersedia bagi seluruh petugas lapangan pekan depan.

Eka mengklaim, pihaknya segan mempertaruhkan kesehatan PPS yang bakal bertemu banyak pemilih pendukung bahan perseorangan.

“Kami belum punya persediaan karena anggarannya terakhir ditetapkan antara KPU dan negeri pusat. Tapi untuk dua tingkatan ke depan, APD harus dipastikan sudah ada, ” ujarnya per telepon.

“Nanti KPU yang akan menyiapkan. Kalau belum ada, buat saya lebih tertib tahapan itu jangan jalan dulu, ” kata Eka.

Alokasi APBN untuk pembelian APD para-para petugas lapangan pilkada disepakati, 11 Juni lalu, antara pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan DKPP.

KPU bakal mendapat tambahan dana sekitar Rp4, 7 triliun untuk menetapkan seluruh tahapan pilkada, termasuk pemungutan suara, berjalan dalam protokol kesehatan tubuh Covid-19.

Kementerian Keuangan menjanjikan pencairan tahap pertama sebesar Rp1, 02 triliun, untuk pengadaan APD.

Apa tanggapan KPU Pusat?

Merujuk petunjuk teknis KPU, petugas lapangan seperti PPS & PPK wajib mengenakan 10 macam APD, antara lain masker, penjaga wajah, sarung tangan sekali pakai, baju hazmat, dan vitamin.

Kalaupun Kementerian Keuangan tidak segera mencairkan anggaran itu, KPU di daerah sebenarnya bisa menggunakan pos anggaran lain untuk mengambil APD.

Opsi tersebut dikatakan anggota KPU pusat, Memuja Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Peraturan Menteri Dalam Daerah terbaru, nomor 41/2020, sudah membantu kebutuhan protokol Covid. Jadi KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa merevisi naskah perjanjian hibah daerah yang mereka buat dengan pemda setempat, ” ujarnya.

“Opsi kedua, sejumlah regulasi petunjuk teknis sudah dikeluarkan Setjen KPU, misalnya tata cara penyediaan perlengkapan protokol kesehatan Covid. Diatur bagaimana mengadakan logistik itu.

“Selain tersebut bisa juga menggunakan anggaran rutin di masing-masing KPU dengan bersandar petunjuk KPU pusat. Jadi harapannya, begitu tahapan dimulai, mereka telah menerapkan protokol kesehatan, ” sirih Raka.

Perludem: ‘Pilkada harus ditunda jika APD tak juga tersedia’

Bagaimanapun, menurut peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, belum tersedianya APD jelang dimulainya tahapan pilkada tersebut menunjukkan ketidaksiapan KPU.

Padahal, kata Fadli, kelompok pemerhati pemilu dan sejumlah pakar kesehatan tubuh berulang kali mendorong KPU menetapkan masa persiapan pilkada yang lebih panjang pada pandemi Covid-19.

“Karena pilkada adalah perhatian publik, APD seharusnya disediakan KPU. Tidak bisa dipungkiri persiapannya tak matang, ” kata Fadli.

“Syarat pilkada bisa berjalan jika memenuhi protokol kesehatan tidak bisa terwujud karena disiapkan dengan singkat dan terburu-buru. ”

Menurut Fadli, pilkada harus ditunda jika KPU di sepadan daerah tak kunjung menyediakan APD bagi petugas lapangan saat tingkatan semestinya sudah berjalan.

“Kita tahu penyebaran virus corona yang begitu cepat. Ada banyak informasi umum tentang bahaya Covid-19 yang sudah diketahui publik, ” tuturnya.

“Posisi yang jelas harus ditunjukkan KPU karena mereka lembaga yang mandiri, memiliki kewenangan dan paling paham tentang pelaksanakaan pilkada. ”

“Kita tidak mau lembaga pengelola pemilu terlalu dikontrol, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah pilkada tidak bisa ditunda, ” perkataan Fadli.

Apa tanggapan Kemendagri?

Pelaksana tugas Eksekutif Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim pilkada dapat terus berjalan walau tak ada prediksi pustaka pandemi Covid-19 akan berakhir.

Melalui pilkada, kata Bahtiar, masyarakat justru memiliki kesempatan mengangkat pemimpin daerah yang memiliki program jelas untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Pilkada ini bisa jalan karena peraturan sudah siap. Protokol kesehatan juga sudah ada, walau konsekuensinya harus ada perlengkapan, ” ucapnya.

Terdapat 270 daerah yang akan menerapkan pilkada pada tahun 2020.

Pemungutan suara rencananya bakal digelar secara serentak di dalam 9 Desember mendatang.

Akibat Covid-19, KPU merevisi sebesar aturan pilkada, antara lain gerakan yang hanya boleh diikuti suntuk 20 orang.

Sementara untuk memastikan pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19, KPU menyebut diperlukan sekitar 13 juta masker kain untuk para aparat pelaksana pilkada.