Tagihan listrik PLN melonjak: Kisah tukang las di Malang yang tagihannya melonjak hingga Rp20 juta, hingga isu 'kenaikan tarif diam-diam'
News

Tagihan listrik PLN melonjak: Kisah tukang las di Malang yang tagihannya melonjak hingga Rp20 juta, hingga isu ‘kenaikan tarif diam-diam’

Lonjakan tagihan listrik yang dialami sebagian anggota masyarakat di Indonesia memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di dalam mensosialisasikan kebijakan.

Sejak awal Juni lalu, sejumlah konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tagihan listriknya melonjak dan bahkan ada yang naik hingga melebihi 100%.

Di kota Malang, Jawa Timur, seorang pengusaha las mengaku tagihan listriknya naik menjadi Rp20 jutaan, padahal bulan-bulan sebelumnya berkisar dua jutaan.

Belakangan PLN menyebut kasus ini akibat kerusakan alat kapasitor milik konsumen.

Ada pula sejumlah konsumen yang mengeklaim ada kesalahan pada PLN dalam penghitungan pemakaian listriknya, karena lonjakannya yang dianggap tidak wajar.

Dalam sepekan ini, pimpinan PLN dipaksa bekerja keras untuk menjawab berbagai keluhan, termasuk mengklarifikasi isu bahwa lonjakan tagihan itu lantaran pemerintah secara diam-diam menaikkan tarif listrik atau hal ini merupakan bagian dari strategi subsidi silang.

PLN menyebut kebanyakan kasus lonjakan tagihan listrik karena kenaikan volume penggunaan oleh konsumen di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB.

Kebijakan pembatasan sosial, berdasarkan PLN, juga membuat petugas PLN yang mencatat meteran tidak mengerjakan fungsinya, sehingga PLN secara mendadak memutuskan melakukan penghitungan secara rata-rata dalam tiga bulan, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan.

Berikut tujuh hal yang patut Anda ketahui seputar lonjakan tagihan listrik dan berbagai pertanyaan yang mengiringinya;

Apa yang terjadi pada ‘tukang las di Malang’ yang tagihan listriknya melonjak Rp20 jutaan?

“Entah, pakai apa kami untuk melunasinya? ” Teguh Wuryanto, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang todas las di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saat mengetahui tagihan listriknya melonjak sekitar Rp20 jutaan pada April lalu.

Teguh menganggap lonjakan itu tidak wajar, karena tagihan pada bulan-bulan sebelumnya sekitar dua juta rupiah.

Dia sempat menanyakan hal itu ke kantor PLN setempat, namun dia diminta melunasinya.

Sempat disegel lantaran tak mau melunasi, Teguh kemudian mengeluarkan uneg-unegnya di Facebooknya, Rabu (03/06), dan mendapat tanggapan yg luas.

Berbagai media lalu melaporkan apa yang dialami tukang las di Malang ini, dan secara bergelombang sejumlah konsumen PLN yang mengaku mengalami lonjakan tagihan listrik selanjutnya bersuara.

Berkaitan tanggapan PLN atas keluhan tukang las di kota Malang

Dalam klarifikasi tertulisnya, Rabu (10/06), PLN UP3 Malang mengatakan, bahwa pihaknya telah proses konfirmasi terhadap Teguh Wuryanto, pelanggan PLN yang mengaku lonjakan tagihan “tidak wajar”.

Berdasarkan data PLN, lonjakan tagihan tersebut tidak ada hubungannya dengan perhitungan rata-rata tiga bulan untuk rekening April dan Mei, yang berakibat pada naiknya tagihan listrik pada mayoritas pelanggan rumah tangga.

PLN UP3 Malang mengaku telah memeriksa dan hasil konfirmasi dengan pelanggan, diketahui bahwa peralatan kapasitor milik pelanggan tidak berfungsi sama-sekali dan mengakibatkan pemakaian listrik melonjak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

“PLN telah membantu proses pengecekan peralatan dan instalasi pelanggan, agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari, ” kata manager PLN UP3 Malang, Mohammad Eryan Saputra, seperti tercantum di dalam situs resmi PLN Distribusi Jawa Timur, 10 Juni 2020.

Disebutkan bahwa Teguh Wuryanto bersedia menyelesaikan tagihan rekening yg naik dikarenakan kejadian tersebut.

“Dan PLN bersedia membantu dengan memberikan keringanan pembayaran dengan cicilan. ”

Di tempat terpisah, Kamis (11/06), dalam diskusi daring yang difasilitasi YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, penggunaan listrik untuk kegiatan industri todas las milik Teguh memiliki apa yg disebutnya sebagai “kapasitor”.

“Kapasitor itu digunakan untuk mengkompensasi supaya untuk memenuhi tarif KPRH untuk industri. Itu selisih yang harus dibayar kompensasinya, karena PLN menanggung beban. Itu ada harganya. ”

Menurutnya, alat kompensasinya (milik pelanggan) rusak dan pemiliknya tidak menyadari alat tersebut rusak. “Dan oru?e ukur PLN sudah benar. ”

Mengapa tukang las di Malangmau melunasi tagihan?

Dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (11/06), Teguh Wuryanto mengaku dia akhirnya mau membayar tagihan listrik yang membengkak sedemikian besar sampai sekitar Rp20 juta karena “usaha saya bengkel UMKM, saya sangat membutuhkan listrik : listrik adalah bahan baku saya”.

Dan lagi pula, “hanya PLN yang menyediakan listrik nasional, ” tulisnya dalam pesan Whatsapp yang diterima BBC News Indonesia, Kamis sore.

“Jika saya membeli genset, harga genset dengan kapasitas di atas 23KVA yang bekas saja, harganya forty jutaan, lebih mahal dari tagihan PLN saya [yang harus saya bayar], serta beli genset tidak bisa mencicil, ” jelas Teguh.

“Belum lagi masalah bahan bakar dan perawatannya. ”

Dia juga mengakui solusi cicilan yang ditawarkan PLN merupakan paling sederhana dan singkat, sehingga ya bisa cepat bekerja lagi sebagaiselaku, ala, menurut, normal.

“Saya tidak boleh egois memikirkan diri saya sendiri, saya juga harus memikirkan anak buah saya yang jadi tanggung jawab saya, ” ungkapnya.

Dalam keterangannya, Teguh menjelaskan alasannya “berkeluh kesah” pada Facebook yang kemudian viral.

“Saya hanya ingin mengedukasi PLN agar kinerjanya lebih baik dan sempurna. ”

Teguh kemudian mengimbau kepada PLN agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggannya terkait penggantian meteran digital.

Alasannya, “tidak semua pelanggan memahami tentang listrik”.

Kisah konsumen PLN di Jakarta: ‘Kenaikan Rp600. 000 itu dari mana? ‘

Tidak lama setelah pemberitaan tentang ‘tagihan listrik tukang las di Malang’ yang meloncak, sejumlah konsumen PLN lainnya mengaku mengalami yang sama, termasuk di Depok yang diwarnai protes beberapa konsumen yang mendekati kantor PLN setenpat.

Dalam Jakarta, seorang pelanggan PLN bernama Kartika, dalam diskusi daring dimana difasilitasi YLKI, Kamis (10/06), membenarkan pada Senin, 15 Juni selanjutnya, dia mengadu ke PLN pada wilayah Marunda, Jakarta, terkait tagihan listriknya yang melonjak dalam dua bulan terakhir.

“Saya ditanya harga per KWH, merupakan Rp1. 352. Saya mendapat angka pada 299. Ketika 299 dikalikan dengan tarif listrik yang dinfo yaitu 1 ) 352, maka jadi ada hasil Rp400 ribuan, inch ungkap Kartika.

“Tapi tagihan kami mencapai Rp560. thousand. Untuk dua bulan, tagihan kami naik menjadi Rp1, 560, thousand.

“Kalau dihitung berdasarkan data yang disarankan PLN, dari bulan April, itu dihitung rata-rata. Stand sebelumnya 6056, dan untuk Mei, dalam 7038, dan otomatis ketika anda hitung per KWH, itu sekedar Rp1, 1 juta.

“Jadi kenaikan Rp600. 1000 itu dari mana?… saya \ bicara dengan data saja, lunch break ujar Kartika, melalui diskusi bold, Kamis (11/06).

Dia mengiyakan kesulitan saat menanyakan hal ini kepada pihak PLN di dekat kediamannya. “Saya dihadapkan security . Dibilang tidak nyata pelayanan, dan diminta hubungi telpon 123, tapi responsnya lama, inches akunya.

Atas keluhan ini, YLKI meminta PLN di Marunda untuk menindaklanjuti tentang ‘versi perhitungan’ yang berbeda antara konsumen dan PLN.

Adapun Direktur Niaga dan Internal Pelanggan PLN, Bob Saril, Kamis (11/06), berjanji akan menindaklanjuti keluhan konsumen bernama Kartika tersebut.

Apa tanggapan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)?

Pimpinan Yayasan Lembaga Konsumen Philippines (YLKI), Tulus Abadi mengharapkan konsumen yang alami lonjakan tagihan listrik segera mengklarifikasi ke PLN.

“Kalau mengalami lonjakan 50-200%, kami sarankan cepat melapor ke call center PLN atau media sosial, ” kata Tulus dalam konferensi video, Kamis (11/06).

“Jangan biarkan tagihan melonjak tanpa diklarifikasi, ” katanya.

Apabila klarifikasi itu dilakukan, lanjutnya, masalah lonjakan ini bisa segera ditangani PLN.

Namun menurutnya, YLKI banyak menerima keluhan konsumen yg mengalami kesulitan ketika ingin melaporkan kasusnya melalui call center 123 atau akses lainnya.

“Ini menunjukkan kanal pengaduan dalam ada belum optimal untuk mewadahi pengaduan konsumen, ” katanya.

Tulus lebih lanjut meminta PLN melakukan sosialisasi dan mengregister lebih luas layanan pengaduan kepada konsumen yang mengalami lonjakan tagihan itu.

Hanya demikian, menurutnya, konsumen dapat memahami persoalan dan latar belakang penyebabnya, dan mengetahui apa yang disyaratkan dilakukannya.

Kenapa ada lonjakan tagihan listrik? Beserta jawaban PLN

PLN menjelaskan ada tiga hal dalam menyebabkan tagihan listrik melonjak in tengah pandemi Covid-19, yaitu kebijakan bekerja di rumah, ramadan kemudian kebijakan pencatatan rata-rata meteran.

Direktur Niaga dan Internal Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, selain faktor Ramadan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bikin masyarakat lebih banyak bekerja pada rumah, sehingga banyak mengkomsumsi listrik.

“Bulan Maret akhir, tepatnya minggu tiga daran empat, mulai berlaku PSBB, serta ada rekomendasi adhere at home , ” kata Bob Saril dalam diskusi ambitious, Kamis (11/06).

“Dengan pola ini, banyak pelanggan menarik alat kerja ke rumah yg sebagian besar membutuhkan peralatan listrik, ” tambahnya.

Melalui asumsi inilah, menurutnya, lonjakan pertambahan tagihan itu “murni disebabkan dengan pemakaian akibat covid-19”.

Lantaran PSBB pula, PLN menghentikan aktivitas pencatatan oleh petugasnya ke setiap rumah pelanggan pascabayar supaya tidak berisiko terpapar, katanya.

“Kita memutuskan pencatat meter kita tidak mencatat ke rumah-rumah, ” kata Bob.

Karena PLN tidak melakukan pencatatan pemakaian pada tagihan April lalu Mei, menurut Bob, mereka menentukan kebijakan “penghitungan rata-rata selama 3 bulan”.

“Jadi apa penyebab kenaikan tagihan coupe? Ya, karena kenaikan pemakaian. Nah, kenapa seolah-olah melonjak tinggi, oleh karena itu tadi, kita menghitungnya rata-rata tiga bulan, ” paparnya.

Apa pengertian penghitungan ‘rata-rata tiga bulan sebelumnya’?

Lebih lanjut Bob Sahril mengatakan, tagihan tarif listrik naik banyak bulan terakhir karena adanya pengalihan ( carry over ) biaya lebih yang seharusnya dibayar konsumen.

Oleh karena itu petugas PLN tidak bisa melancarkan pencatatan meter ke rumah pelangga, maka tagihan April dan Mei, mereka menggunakan mekanisme pencatatan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

“Kita melakukan rata-rata pembacaan 3 bulan ke belakang untuk boleh angka stand meter pada Maret untuk tagihan April. Jadi kita minta rata-ratanya Desember, Januari serta Februari, ” kata Bob.

Dia mencontohkan, rata-rata penggunaan listrik pada Desember-Januari-Februari 100 kWh, walaupun karena ada kebijakan kerja dalam rumah ( work out of home , WFH) pada Maret, maka konsumsi listrik naik diasumsikan menjadi a hundred and twenty kWh.

“Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 100 kWh, keunggulan 20 kWh-nya belum dihitung”.

Ditambah konsumsi listrik dalam bulan April yang tanpa disadari membengkak, karena satu bulan WFH, demikian dicontohkan Bobo, maka pantas 140 kWh.

Namun PLN juga masih menghitungnya berdasarkan rata-rata yakni 100 kilo watt hour. “Berarti ada lebih 60 kilo watt hour yang belum dihitung, ” ujarnya.

“Nah, di bulan Mei ini, PLN mulai mencatat meteran ke rumah pelanggan, seperti konsumsi listrik pelanggan di bulan Mei 140 kWh ditambah carry over (pengalihan) yang belum terhitung 58 kWh.

“Maka pelanggan harus membayar tagihan hanya pemakaian 200 kWh sehingga lonjakan tagihan 200% tidak terhindarkan.

“Sehingga kalau kita lihat mulai rekening April ke Juni dari sebelumnya bayar 100 terkait jadi 200. Dikalikan tarifnya kenaikannya 200%. Inilah yang terjadi untuk masyarakat, ” papar Bob.

Apakah PLN berhak mengeluarkan kebijakan penghitungan rata-rata tiga bulan?

Dalam diskusi daring yang difasilitasi YLKI, adalah wartawan menanyakan apakah keputusan PLN mengeluarkan kebijakan penghitungan rata-rata 3 bulan itu sudah dikonsultasikan pemerintah dan apa dasar hukumnya.

Direktur Niaga dan Tata laksana Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan hal itu “tidak ada aturannya”.

“Ini adalah pola marketing biasa antara PLN dan pelanggan, ‘ kata Bob.

Menurutnya, kalau ada aturan yang mengaturnya, maka PLN “harus konsultasikan” dengan pemerintah.

Ditanya apa dasar hukumnya sehingga PLN memutuskan penghitungan rata-rata 3 bulan, Bob mengatakan dasar hukumnya adalah kebijakan PSBB terkait covid-19.

“Kalau tidak menuruti saran pemerintah, waduh cilaka , ” katanya.

Wartawan juga bertanya mengapa PLN memakai waktu tiga bulan untuk penghitungan rata-rata, tidak enam atau setahun, misalnya.

“Kita lihat finally, the best practi chemical e di dunia. Kalau memang kaga ada aturan, kita lihat di dalam dunia seperti apa. Itu kebenaran umum, ” ujarnya.

“Di luar negeri, tetangga kamu, di mana-mana, seperti itu. Hingga itu yang kita ambil. Ini rata-rata tiga bulan, ” tambah Bob.

Bob mengakui putusan ini mendadak: “Covid-19 itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan keputusannya itu sangat singkat sekali, karena kita mengikuti pemerintah supaya stay towards home . ”

Bagaimana respons PLN atau pemerintah atas isu ‘kenaikan tarif listrik’ dan ‘subsidi silang’?

Pimpinan YLKI Tulus Langsung, dalam diskusi daring, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Stone (ESDM) mengklarifikasi isu bahwa lonjakan tagihan itu lantaran pemerintah selakuala, menurut, diam-diam menaikkan tarif listrik atau hal ini merupakan bagian dalam strategi subsidi silang.

Direktur Bisnis dan Usaha Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Wahyudi, mengatakan tidak ada manipulasi tagihan listrik dan tidak ada subsidi silang seperti yang ramai diisukan.

Dia juga menegaskan, adanya kasus-kasus lonjakan tagihan listrik, bukan lantaran pemerintah menaikkan récompense listrik secara diam-diam.

Menurutnya, tarif dasar listrik tidak mengalami penyesuaian sejak 2017.

“Fakta tarif listrik tetap, sudah jelas, tidak ada manipulasi pemakaian, tidak ada subsidi silang, ” kata Hendra Wahyudi pada diskusi daring.

Mengapa PLN dikritik karena menempatkan konsumen mampu memahami mekanisme penghitungan contrat?

Dalam bagian lainnya diskusi daring pada Kamis, Pimpinan Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril meminta agar konsumen bersikap proaktif dalam menghitung pemakaian listriknya.

“Kita harap para pelanggan mencatat sendiri maupun mengirim lewat WA sendiri awd tanggal 24 dan 27, dan nantinya ada konfirmasi (dari PLN), ” kata Bob.

Hal ini perlu dilakukan konsumen sehingga dapat meminimalisir kemungkinan datang kesalahpahaman dalam proses penghitungan meteran.

“Nah, meteran itu ada di rumah peklanggan, maksudnya transaksi bisa dilihat langsung dari pelanggan, bisa dihitung atau difoto, lalu dikalikan 30, nanti dicocokkan dengan sistem penghitungan PLN, very well katanya.

Bob menekankan perkara itu setelah ada klaim melalui sebagian pelanggan yang menganggap sedia kesalahan penghitungan pada pihaknya.

“Artinya mudah menghitung tenaga listrik, tidak ada dimana tidak transparan. Harga tarif pasti dan sudah dipublikasikan, ada angka meteran, dan dirumah dan bukan di PLN, ” jelasnya.

Apakah masyarakat bisa mengenal ‘proses bisnis’ di internal PLN?

Indah Sukmaningsih, mantan ketua YLKI dan konsumen PLN, mengatakan tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang sama tentang penghitungan tarif.

Menurutnya, PLN tidak memahami gambaran konsumen yg diminta menghitung sendiri angka-angka di dalam meteran.

Indah menganggap tidak semua konsumen memahaminya.

Masya Allah , itu vet setingkat Pak Tulus (ketua YLKI), lah jutaan (konsumen PLN) lainnya enggak tahu. Jadi berapa lama dibutuhkan pengumuman-pengumuman seperti itu, ” sebutan Indah.

Lalu dia bertanya, “Jika terjadi perbedaan masa pengukuran konsumen dan PLN, siapa saja yang diakui? ”

Indah juga menanyakan bagaimana PLN menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait lonjakan tagihan listrik.

“Apakah YLKI boleh melihat consignée bisnisnya? Seperti apa? Jadi, enggak selalu salah konsumen, ” ujarnya.

Indah juga menanyakan apa yang disebut product knowledge , seperti apa itu pengertian per KWH dll. “Itu kan konsumsi untuk Pak Tulus. Rakyat, yang menjadi konsumen PLN, tidak seperti Pak Tulus semua. ”

Menilik kurang lebih kasus yang dialami konsumen dalam ditolak petugas keamanan di kantor PLN, Indah menganggap hal ini seharusnya dianggap sebagai instrospeksi bagi PLN.

“Jadi, apa saya diizinkan untuk melihat pengaduan-pengaduan masyarakat konsumen, bagaimana PLN menganalisa komplain masyarakat, ”

“Supaya ketahuan, apakah rédigée bisnisnya benar, mau mengumumkan covid-19, mendadak sudah berlaku. ”

Tentang proses bisnis PLN, Bob mempersilakan konsumen untuk mengeceknya langsung, tapi hal itu diharuskan diawali semacam perjanjian terlebih dulu, karena tidak semua informasi milik PLN bisa diungkap ke publik.

“Mana yang terbuka, dan mana informasi yang tertutup, sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi, ” ujarnya.

Perihal kasus-kasus keluhan konsumen yang mengaku “hanya diterima” satpam PLN, Bob mengatakan kemungkinan itu terjadi di luar jam yang dilakukan. Namun pihaknya sudah membuka posko yang jam kerjanya lebih besar.

Dia juga menyebut keluhan bisa melalui nomor hp 123 atau melalui media sosial.

Menjawab tentang bagaimana cara menghitung penggunaan listrik, Chad mengatakan yang paling tepat merupakan yang tertera pada meteran divvt rumah masing-masing konsumen.

“Kalau ada facherie , Ibu punya data, dan PLN punya data, mari kami lihat meternya. Tidak ada dalam lain, karena meter transaksi itu yang dijadikan acuan untuk memahami volume pemakaian, ” kata Robert.