Penghentian PSBB di Surabaya Raya: 'Pelanggaran atas hak untuk hidup' di tengah 'zona hitam' wabah virus corona
News

Penghentian PSBB di Surabaya Raya: ‘Pelanggaran atas hak untuk hidup’ di tengah ‘zona hitam’ wabah virus corona

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dihentikan per Senin (08/06), langkah yang disebut pengamat hukum dan hak asasi manusia sebagai “pelanggaran atas hak untuk hidup” di tengah peningkatan tajam kasus.

Selanjutnya, ketiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal mulai Selasa (09/06).

“Sore tadi Ibu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangarmada II, serta Bupati Gresik, Sidoarjo dan Ibu Wali Kota Surabaya telah ambil langkah. Artinya mereka bahwa PSBB tidak dilanjutkan, ” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Senin (08/06).

Sebelumnya, tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya mengusulkan untuk tidak memperpanjang PSBB atas alasan ekonomi.

Namun, usulan itu berbanding terbalik dengan pesatnya peningkatan kasus virus corona di wilayah tersebut.

Dalam dua hari terakhir, ada 39 orang meninggal, dan 478 kasus baru sehingga total kasus kumulatif 6. 313 orang terpapar virus corona, peningkatan terbesar di Indonesia, yang sampai Senin (08/06) mencatat total kasus positif 32. 033.

Pengamat hukum dan hak asasi manusia menilai penghentian PSBB itu di tengah peningkatan kasus tajam dan beban berat fasilitas kesehatan dalam menangani virus corona merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

Sementara itu, masyarakat Surabaya Raya terpecah dalam menyikapi PSBB. Ada yang ingin PSBB dihentikan karena berdampak bagi pekerjaan, namun ada yang ingin PSBB diperpanjang melihat kasus yang tetap meningkat.

PSBB Surabaya Raya dihentikan

Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Gresik akur untuk tidak melanjutkan PSBB yang berakhir kemarin, Selasa (08/06).

Dengan berakhirnya PSBB jadi terhitung Selasa (09/06) tiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal .

“Ruhnya adalah masa transisi, publico transisinya tadi sudah diputuskan selama 14 hari, ” Sekretaris Lokasi Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono.

Keputusan ini disepakati usai Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya tiga kepala daerah di Surabaya Raya mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PSBB dihentikan. Alasannya adalah demi keberlangsungan keuangan warga.

“Ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai dia tidak bekerja. Saya gelisah jika hotel dan restoran kaga bisa mulai dihidupkan lagi nanti pegawai diberhentikan karena tidak tampaknya membayar orang dalam posisi menganggur, ” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Pacco menambahkan, walaupun PSBB dihentikan namun protokol kesehatan akan tetap dijalankan bahkan diperketat. Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan detail protokol kesehatan hingga tempat terkecil seperti experimentar tradisional, mal, perindustrian, warung kopi dan toko kelontong.

“Namun kami tidak bisa memberikan sanksi [atas pelanggaran] karena bentuknya peraturan wali kota, ” sebutan Risma.

Senada, pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan mengusulkan untuk tidak menggunakan PSBB namun beralih ke transisi tatanan kehidupan baru ( new normal ), dengan melakukan penguatan protokol kesehatan hingga ke desa-desa, tanpa mengesampingkan perekonomian warga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berdasarkan keputusan gubernur, PSBB berakhir hari ini.

Pertemuan kemarin malam hingga irritated ini, kata Khofifah untuk mendiskusikan format pelaksanaan jika PSBB dihentikan yang diatur dalam peraturan bupati dan peraturan wali kota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan penghentian PSBB tidak sama dengan melonggarkan / mengurangi protokol kesehatan. “Tapi gaya modifikasi sistem PSBB itu sendiri, namun pembatasan masih berlangsung, type katanya.

Malam sekarang, pertemuan antara kepala daerah di wilayah Surabaya Raya, Pemprov Jawa Timur, TNI, Polri, dan golongan lain masih berlangsung. Pertemuan ini untuk mendiskusikan kembali format pelaksanaan jika PSBB dihentikan, dan perlunya dibentuk pakta integritas yang menunjukan komitmen masing-masing daerah agar saling membantu dalam memaksimalkan sumber daya, peralatan, logisitk dalam meredam penyebaran Covid-19.

PSBB Surabaya Raya untuk memutus penularan Covid-19 diperpanjang hingga tiga kali semenjak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. PSBB kemudian perpanjang sampai 25 Mei 2020, kemudian diperpanjang lagi hingga 8 Juni 2020.

A ntara kesehatan dan ekonomi

Penduduk di Kota Surabaya terpecah dalam melihat perlu tidaknya PSBB diperpanjang. Pekerja swasta bernama Sigit bukan setuju jika PSBB dilanjutkan. Alasannya agar ekonomi bisa berjalan kemudian ia dapat kembali bekerja dgn normal.

“Pemasukan semasa PSBB ini hampir 0%, sementara pengeluaran pasti ada, ” sebutan Sigit yang dirumahkan tanpa meraup gaji sejak Maret lalu.

Selain itu, usaha Sigit berupa sewa mobil juga berhenti total.

“Saya takut sakit, tapi saya masih harus bekerja kalau tidak meraih uang dari mana? Makan dri mana? Kan juga sudah sedia anjuran dari pakar kesehatan tentang protokol kesehatan, ya kita taati, ” tambahnya.

Sebaliknya, jika PSBB kembali diperpanjang, kata Sigit, pemerintah harus bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jika PSBB dilanjutkan ora ada kompensasinya. Tapi menurut ya PSBB dihentikan supaya kita pasti bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan, ” kata Sigit.

Pekerja swasta lainnya di Surabaya yang bernama Leovany setuju PSBB diperpanjang dengan alasan terus berkembang tajamnya jumlah orang terpapar maupun meninggal dunia di Kota Surabaya.

“Saya setuju PSBB di Surabaya bukan hanya diperpanjang, tapi juga diperketat karena semasa PSBB yang lalu, penerapannya tengah tidak ketat, ” kata Leovany yang telah bekerja dari tempat tinggal sejak Maret lalu.

Longgarnya pelaksanaan PSBB di Surabaya, kata Leovany, terlihat dari tengah diperbolehkannya mal untuk buka.

“Tidak ketatnya aturan di dalam Surabaya berkorelasi dengan ketidakdisiplinan masyarakat. Akhirnya peningkatan tajam kasus positif dan kematian. Saya rasa disadari atau tidak kemudian akan terjadi herd immunity, ” tambahnya.

Di lingkungan daerah tinggalnya, kata Leovany, belum ada info tentang orang yang terjangkit virus corona.

‘Sebanyak 39 meninggal dalam 2 hari’

Kasus positif terkontaminasi virus corona di Provinsi Jawa Timur meningkat tajam dalam sedikit hari terakhir.

Berdasarkan laporan harian Covid-19, pada Senin (08/06) total kasus kumulatif dalam Jawa Timur sebanyak 6. 313 kasus, dengan penambahan sebesar 365 kasus atau terbesar se-Indonesia.

Sementara itu, jumlah kasus meninggal bertambah 19 kasus menjabat 502 orang.

Pada Minggu (07/06) terjadi penambahan kasus positif 113 orang matan de kasus meninggal 20 orang.

Dilansir dari record Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Minggu (07/06), kasus tertinggi wujud di Surabaya sebanyak 2. 945 orang positif, 812 sembuh, john 293 meninggal dunia.

Kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo dgn 755 kasus, 56 sembuh maupun 66 meninggal dunia.

Lalu tempat ketiga adalah Kabupaten Gresik dengan total 214 kasus, 33 sembuh, dan 10 meninggal dunia.

‘Pelanggaran hak untuk hidup’

Pengamat hukum dan hak asasi manusia Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman menilai penghentian PSBB merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

“Jika suatu kebijakan mengakibatkan warga menjadi semakin rentan terkena penyakit, sementara fasilitas kesehatan kolaps dalam menangani virus corona, oleh sebab itu hak untuk hidup warga hilang, ” kata Herlambang.

Artinya, Herlambang menambahkan, pemerintah alamenurut, tidak langsung melakukan pembiaran supaya masyarakat terpapar virus corona.

“Kurva kasus meningkat, kapasitas RS belum cukup, APD terabatas, kemudian PSBB dihentikan. Warga tentang berpotensi besar terpapar, dan waktu terpapar pelayananya minim dan kesudahannya akan menimbulkan angka kematian yg masif, hak untuk hidup dilanggar.

“Walaupun pemerintah gak menerapkan herd health , tapi sesungguhnya langkah-langkah terkait justru mendorong ke arah rabia dengan membiarkan banyak orang terpapar, ” katanya.

Herlambang menambahkan, pemerintah pusat ataupun daerah dalam menangani virus coronilla belum menggunakan pendekatan realisasi progresif dalam melindungi hak-hak asasi warga.

Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB menjadi rendah dan tingkat kasus corona gak kunjung menurun.

“Karena PSBB itu hanya terbatas di larangan ke fasilitas umum, kantor ibadah, lalu sekolah diliburkan, tapi larangan itu tidak diikuti dgn kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan tumpuan, seperti kebutuhan pokok, jaminan karier, dan lainnya.

“Pemerintah melarang, tapi tidak memenuhi hak-hak dasar warga termasuk hak dalam hidup, ” katanya.