China: Apa isi RUU Keamanan Nasional dan mengapa beleid itu merisaukan banyak orang di Hong Kong?
News

China: Apa isi RUU Keamanan Nasional dan mengapa beleid itu merisaukan banyak orang di Hong Kong?

Pemerintah China mengejutkan masyarakat Hong Kong saat mengumumkan sedang mempercakapkan rancangan undang-undang keamanan nasional buat diterapkan di kota tersebut.

Pejabat keamanan Hong Kong John Lee mengatakan RUU kontroversial itu diperlukan untuk menangani “meningkatnya terorisme” karena apa yang dia sebut wilayah itu telah mati “bayangan kekerasan”.

Sesudah berbulan-bulan tenang, akhir pekan semrawut Hong Kong kembali terguncang penentangan setelah pemerintah Beijing mengusulkan RUU keamanan yang secara radikal mau mengubah status unik Hong Kong.

Banyak kalangan karut beleid itu akan menjadi akhir bagi beragam kebebasan yang dirasakan warga Hong Kong.

Apa saja yang sudah kita ketahui tentang peraturan itu? & hal apa yang paling dianggap mencemaskan?

Apa isi preskripsi hukum itu?

Yang pertama harus diketahui, rancangan peraturan ini belum disahkan atau benar.

Pemerintah China baru memasukkan usul pembentukannya untuk mendapat persetujuan parlemen.

Pekan ini badan legislatif China dijadwalkan akan menggelar jajak pertimbangan untuk menerima atau menolak tawaran itu. Walau hampir seluruh kalangan yakin mereka pasti akan menyetujuinya.

Jika parlemen setuju, barulah draf utuh RUU Keamanan Nasional itu disusun.

Jadi hingga saat ini sangat kurang detail yang sudah diketahui. Tetapi, RUU itu setidaknya akan mengatur perbuatan melawan hukum yang bersifat:

  • upaya memisahkan diri atau merdeka dari China
  • subversi atau merongrong otoritas pemerintah was-was
  • terorisme atau penggunaan kekerasan atau intimidasi terhadap masyarakat
  • aktivitas entitas asing yang mengintervensi Hong Kong

Salah satu yang dicemaskan ialah dasar hukum yang memungkinkan China membentuk sebuah badan yang berada di Hong Kong, yang berkuasa mengendalikan keamanan kota itu.

Artinya, China akan melayani lembaga keamanan tersendiri di Hong Kong, di luar badan penegak hukum yang dimiliki pemerintahan setempat.

Apa alasan China membina undang-undang keamanan ini?

Apa alasan China membentuk undang-undang keamanan ini?

Hong Kong dikembalikan ke China sebab pemerintah Inggris tahun 1997 meniti sebuah perjanjian bilateral unik. Kebijakan yang dikenal sebagai UU Pokok itu memuat prinsip ‘satu negeri, dua sistem hukum’.

Produk hukum itu dibuat buat melindung hak asasi penduduk Hong Kong, dari kebebasan berkumpul & berbicara, badan peradilan independen, hingga hak dasar lainnya.

Beragam hak tersebut tidak dinikmati masyarakat China di luar Hong Kong.

Di bawah perjanjian antara Inggris dan China, sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UU Dasar itu, pemerintah Hong Kong berhak membentuk undang-undang keamanan mereka sendiri.

Tarikh 2003 pemerintah Hong Kong pernah berniat membuat ketentuan itu. Tetapi karena substansinya ditolak banyak bagian, rencana itu dibatalkan.

Tahun 2019, unjuk rasa terhadap ketentuan yang memungkinkan ekstradisi warga Hong Kong ke China sudah ricuh. Penolakan itu meluas menjelma gerakan anti-China dan gerakan pro-demokrasi.

Mengapa warga Hong Kong cemas?

Karena rencana RUU Keamanan itu belum ditata, sulit untuk membicarakan sesuatu dengan konkret. Namun pada dasarnya umum Hong Kong cemas kehilangan sah dan kebebasan yang selama itu mereka jalankan.

Pakar isu China, Willy Lam, memprediksi undang-undang itu akan menjatuhkan azab untuk orang-orang Hong Kong yang mengkritik otoritas di Beijing. Status itu sudah dirasakan masyarakat pada China daratan.

Undang-undang ini diyakini akan berdampak di hak berpendapat dan berunjuk menemui. Di China, dua hal itu dianggap sebagai subversi.

Sejumlah aktivis pro-demokrasi Hong Kong, seperti Joshua Wong, selama itu melobi pemerintah negara lain buat menyokong gerakan mereka. Yang dikerjakan Wong, jika undang-undang itu sahih, akan dianggap sebagai perbuatan melayani hukum.

Banyak juga yang khawatir sistem peradilan Hong Kong akan dibuat mirip dengan yang berlaku di China.

“Hampir semua kasus tentang keamanan nasional digelar secara tertutup. Tidak pernah jelas apa perkara dan buktinya., ” Johannes Chan, profesor ilmu hukum di University of Hong Kong.

“Terminologi keamanan nasional sangat kabur dan bisa mencakup berbagai kejadian, ” tuturnya.

Masyarakat Hong Kong juga khawatir kalau ancaman terhadap hak asasi mereka akan berdampak pada status mereka sebagai satu diantara pusat bisnis dan ekonomi dunia.

Bisakah China meloloskan rencana mereka?

Perjanjian penyerahan Hong Kong sejak Inggris ke China menyatakan, patokan yang berlaku di China tidak bisa diterapkan di Hong Kong, kecuali yang sudah terlampir di dalam Annex III.

Keyakinan yang masuk dalam lampiran itu sejauh ini tidak memicu pertengkaran dan berkisar urusan kebijakan luar negeri.

RUU Ketenangan Nasional ini pun bisa diterapkan melalui sebuah dekrit. Artinya, negeri China dapat mengabaikan sikap dan prosedur di parlemen Hong Kong.

Pimpinan Manajer Hong Kong, Carrie Lam, sebelumnya sudah berkata dia akan menolong pemerintah China.

Para pengkritik China menyebut ketentuan asas itu akan menabrak prinsip ‘dua sistem, satu negara’ yang sangat penting dalam pemerintahan Hong Kong.

Profesor Johannes Chan berkata, memasukkan hukuman pidana apapun ke dalam Annex III harus melalui persetujuan parlemen Hong Kong.

Alasannya, kata pendahuluan dia, China dan Hong Kong memiliki sistem hukum yang betul berbeda.

“Nilai-nilai di dalam sistem hukum pidana di besar yuridiksi ini sangat berbeda sehingga ketentuan apapun hanya bisa diberlakukan oleh Hong Kong, bukan oleh pemerintah China, ” tuturnya.

Rencana pembentukan UU Kesejahteraan Nasional untuk Hong Kong pun, menurut Chan, bertentangan dengan kausa 23 dalam UU Dasar.

Menurut Chan, Hong Kong semestinya membuat UU Ketenangan Nasional versi mereka sendiri.

Artinya, pemerintah Hong Kong masih harus membentuk beleid itu, yang kemunginan besar akan mendirikan situasi lebih pelik.

Reportase oleh wartawan BBC, Grace Tsoi