Perpres iuran BPJS Kesehatan yang terbang di tengah pandemi Covid-19 mau digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'
News

Perpres iuran BPJS Kesehatan yang terbang di tengah pandemi Covid-19 mau digugat ke MA: ‘Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya’

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ditentang oleh komunitas pasien basuh darah Indonesia (KPCDI). Mereka bakal kembali menggugat peraturan presiden (perpres) yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut ke Mahkamah Gemilang (MA).

Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto, mengatakan pemerintah “mengakali” putusan MA yang sebelumnya mengabulkan gugatan mereka untuk tak menaikkan iuran BPJS.

Konsekuensi putusan MA, iuran BPJS Kesehatan menggunakan peraturan lama: kelas 3 Rp25. 500 ribu/bulan; kelas 2 Rp51 ribu bagi bulan; dan kelas 1 Rp80 ribu/bulan.

Namun, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan tubuh, sebagaimana tercantum dalam Perpres Bagian 64 Tahun 2020 tentang Transisi Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tubuh.

“Atas dasar itu Komunitas Pasien Cuci Pembawaan telah berembuk dengan tim advokat, akan mengajukan kembali gugatan uji materi terhadap Perpres 64 Tahun 2020, ” ujar Petrus kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/05).

Dia menambahkan, kenaikan iuran BPJS akan membawa dampak berpasangan bagi pasien cuci darah, dan pasien BPJS umumnya, di pusat pandemi virus coron yang ditandai dengan penurunan pendapatan, PHK dengan terjadi dalam jumlah banyak.

“Tentunya akan semakin menyulitkan para pasien untuk membayar. Taruhannya kalau tidak bisa membayar membangun kehilangan kartu BPJS. Bagi saya kalau BPJS-nya nunggak atau tidak rajin kan nyawa kami yang dipertaruhkan karena pasien cuci darah membangun tidak bisa ditunda, ” tuturnya.

“Seminggu sekadar tidak cuci darah, kami wafat, ” imbuhnya kemudian.

Aturan kenaikan iuran BPJS tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei morat-marit dan mulai diundangkan sehari kemudian.

Ini yang perlu Anda ketahui:

Besaran iuran

Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen praktisi bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur di dalam Pasal 34. Kenaikan mulai resmi pada 1 Juli 2020 mendatang.

Rincian kenaikan buat peserta mandiri kelas I, II dan III:

  • Kelas I: Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150. 000, dari saat ini Rp80. 000
  • Kelas II: Iuran peserta mandiri kelas II menyusun menjadi Rp100. 000, dari masa ini sebesar Rp51. 000
  • Kelas III: Iuran peserta mandiri posisi III juga naik dari Rp25. 500 menjadi Rp42. 000 Untuk kelas III, pemerintah memberi sumbangan Rp16. 500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25. 500.

Kendati demikian, di dalam 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7. 000, sehingga yang harus dibayarkan pengikut kelas III senilai Rp35. 000.

Mahkamah Agung sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Pada 2019, Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Tetapi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran sebagaimana isi Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

  • Rp25. 500 untuk status III
  • Rp51. 000 untuk kelas II
  • Rp80. 000 untuk kelas I

Apa alasan pemerintah?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kemajuan iuran tersebut dimaksudkan untuk membentengi keberlangsungan BPJS Kesehatan.

“Terkait dengan BPJS sesuai secara apa yang sudah diterbitkan. Zona tentunya ini adalah untuk menggembala keberlanjutan dari BPJS Kesehatan, ” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/05).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri aci untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir dua kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Airlangga membaca, iuran untuk Kelas I serta II memang merupakan iuran yang tidak disubsidi pemerintah. Iuran Bagian I dan II memang ditujukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kelas III pertama akan naik tahun 2021. Menurutnya untuk kelas ini pemerintah masih memberikan subsidi.

“Ada iuran yang disubsidi pemerintah zona ini yang tetap diberikan sumbangan. Sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan dari pada operasi BPJS Kesehatan tubuh, ” terangnya.

Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan tubuh, Fachmi Idris, mengatakan bahwa kemajuan iuran akan membuat pembiayaan rencana Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak defisit pada tarikh 2020.

“Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 ini berjalan, kita hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out , ” kata Fachmi di dalam konferensi pers melalui panggilan gambar di Jakarta, Kamis (14/05).

Fachmi menerangkan BPJS Kesehatan menanggung tunggakan klaim ke rumah sakit untuk tahun perkiraan 2019 yang dibebankan pada tarikh 2020 sebesar Rp15, 5 triliun.

Kewajiban pembalasan klaim tersebut, menurut Fachmi, perlahan-lahan telah dilunasi oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga status menyisakan utang yang jatuh waktu sebesar Rp4, 8 triliun.

Dengan adanya sumbangan pemerintah kepada peserta mandiri posisi III yang dibayarkan di depan kepada BPJS Kesehatan sebesar RP3, 1 triliun, utang jatuh waktu tersebut bisa segera diselesaikan.

DIrut BPJS Kesehatan tubuh menerangkan apabila pemerintah tidak membuat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang memperbaiki struktur iuran peserta, dikhawatirkan bisa terjadi defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang akan berdampak pada keberlanjutan program JKN-KIS.

“Kalau tidak diperbaiki struktur iuran sebagaimana kesimpulan seperti sekarang, itu akan terjadi potensi defisit. Dan tentu kita tidak ingin program ini tidak berkelanjutan, ” kata Fachmi.

‘Daya beli menurun’

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru semakin membina daya beli menurun.

“Sebagian dari kelompok menengah serupa terkena PHK atau tidak mampu buka usaha sehingga mengalami penurunan income . Kemajuan iuran BPJS bagi mereka akan menambah beban artinya semakin ada penurunan daya beli, ” prawacana Piter kepada detikcom , Rabu (13/05).

Menurut Piter, pemerintah memandang jika golongan BPJS Kesehatan I dan II merupakan kelompok menengah yang tidak mengalami penurunan gaya beli. Hal itu pun dirasa kurang tepat.

“Jadi pemerintah mengasumsikan kelompok menengah tidak mengalami penurunan daya beli, yang daya belinya turun hanya ikatan bawah. Jadi kebijakan pemerintah saya kira tidak tepat, ” ucapnya.

Bacaan lanjut Data HK